Bank Sumut

Joni Ritonga Nilai RUU KPK Perlu

Rabu, 11 Sep 2019 21:10
Dibaca: 84 kali
drberita/istimewa
Joni Sandri Ritonga SH
DRberita | Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Joni Sandri Ritonga menilai Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) diperlukan. Namun, ia mengingatkan harus ada transparasi dalam pembahasan.

"KPK perlu ada yang dibenahi. KPK itu jangan seperti lembaga tinggi negara. Sehingga perlu ada hal-hal yang diatur ulang, supaya semua bisa dipertanggungjawabkan," kata Joni Ritonga dalam keterangan persnya, Rabu 11 September 2019.

Menurut Joni, sejauh ini KPK seperti lembaga tinggi negara, ikut menentukan segala sesuatu. Bahkan, untuk urusan menteri saja KPK pun ikut menentukan. Ia menilai, yang terpenting harus ada transparansi dalam pembahasan RUU KPK, jangan sampai ada yang menunggangi atau kepentingan koruptor untuk melakukan perlawanan balik.

"Harus jelas siapa konseptornya, apa target yang mau dicapai dalam revisi UU KPK, apa alasan mesti diubah, dan seperti apa perubahannya, ini semua harus transparan," ujarnya.

"Kalau perubahan pembahasan secara diam-diam, kan menimbulkan prasangka yang buruk. Makanya mesti transparan. Alasan bagi yang pro apa, alasan bagi kontra apa. Itu yang harus dibicara di ruang publik," jelasnya.

Joni menjelaskan, KPK memiliki banyak kewenangan, maka perubahan terhadap poin UU KPK pun harus jelas dan transparan. Salah satu yang disorotinyua adalah terkait penyadapan yang dilakukan KPK.

Menurutnya, penyadapan itu bagian dari penyelidikan dan penyidikan sehingga pengawasannya melalui peradilan sistem pidana. "Nah, masalah penyadapan itu bukan soal pengawasan tapi hukum acara. Hukum acaranya ada tidak tentang penyadapan ini? Enggak ada. Jadi di sini perlu revisi UU KPK tentang hukum acara bagaimana menyadap," jelasnya.

Karena kata Joni, KPK selalu berpedoman kepada KUHAP ketika menangkap dan menahan para koruptor. Akan tetapi dalam hal penyadapan ini yang jadi pertanyaan hukum apa yang dipakai oleh KPK. Sebab, KUHAP tidak mengatur hal tersebut.

"Urusan penyadapan perlu diatur ulang seperti apa sebaiknya hukum acaranya, supaya akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan tidak pernah bisa dipertanggungjawbakan akuntabilitas KPK menyadap, makanya bisa disalahgunakan," jelasnya. (art/drb)

Editor: admin

Sumber: Pers Rilis

T#g:Capim KPKjoni ritongapmii medanruu kpk
Berita Terkait
  • Senin, 16 Sep 2019 22:05

    Dialog Kebangsaan PMII: Peran Pemuda Menyongsong Indonesia Emas 2045

    Ketua PC PMII Kota Medan Joni Sandri Ritonga mengatakan, peran pemuda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan cara membangun gerakan moral. Persatuan pemuda dipandang perlu dan harus segera dilakukan.

  • Sabtu, 14 Sep 2019 11:22

    Mulai Anak Presiden ke 4 Sampai Mantan Pimpinan KPK Tolak Revisi UU KPK

    Rencana revisi UU KPK hingga pimpinan KPK baru yang terpilih saat ini bertolak dengan political will pemberantasan korupsi era Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Presiden Joko Widodo.

  • Jumat, 13 Sep 2019 00:19

    Pema Sumut Laporkan Dugaan Korupsi Labuhanbatu, Medan dan Sergai

    Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Mahasiswa Sumatera Utara (DPW Pema Sumut) membawa dugaan korupsi yang terjadi disejumlah kabupaten kota ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

  • Kamis, 12 Sep 2019 23:31

    Di Titik Nol Kota Medan: BEM Seluruh Indonesia Tolak RUU KPK

    Ratusan massa dari Badan Eksekutih Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Kamis 12 September 2019, menyatakan sikap menolak Revisi Undang Undang Komisi Pemberaantsan Korupsi (RUU KPK).

  • Rabu, 11 Sep 2019 00:29

    Demo Dukung RUU KPK: Calon Ketua DPRD Medan Jadi Pembicaraan wartawan

    Aksi unjuk rasa mendukung Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) terus bergerak ke daerah-daerah. Selasa 10 September 2019 siang, Korps Indonesia Muda (KMI) Sumut, berdemo di depan Gedung DPRD Medan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir