Bank Sumut

Joni Ritonga Nilai RUU KPK Perlu

Rabu, 11 Sep 2019 21:10
Dibaca: 219 kali
drberita/istimewa
Joni Sandri Ritonga SH
Bobby Nasution Center
DRberita | Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Joni Sandri Ritonga menilai Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) diperlukan. Namun, ia mengingatkan harus ada transparasi dalam pembahasan.

"KPK perlu ada yang dibenahi. KPK itu jangan seperti lembaga tinggi negara. Sehingga perlu ada hal-hal yang diatur ulang, supaya semua bisa dipertanggungjawabkan," kata Joni Ritonga dalam keterangan persnya, Rabu 11 September 2019.

Menurut Joni, sejauh ini KPK seperti lembaga tinggi negara, ikut menentukan segala sesuatu. Bahkan, untuk urusan menteri saja KPK pun ikut menentukan. Ia menilai, yang terpenting harus ada transparansi dalam pembahasan RUU KPK, jangan sampai ada yang menunggangi atau kepentingan koruptor untuk melakukan perlawanan balik.

"Harus jelas siapa konseptornya, apa target yang mau dicapai dalam revisi UU KPK, apa alasan mesti diubah, dan seperti apa perubahannya, ini semua harus transparan," ujarnya.

"Kalau perubahan pembahasan secara diam-diam, kan menimbulkan prasangka yang buruk. Makanya mesti transparan. Alasan bagi yang pro apa, alasan bagi kontra apa. Itu yang harus dibicara di ruang publik," jelasnya.

Joni menjelaskan, KPK memiliki banyak kewenangan, maka perubahan terhadap poin UU KPK pun harus jelas dan transparan. Salah satu yang disorotinyua adalah terkait penyadapan yang dilakukan KPK.

Menurutnya, penyadapan itu bagian dari penyelidikan dan penyidikan sehingga pengawasannya melalui peradilan sistem pidana. "Nah, masalah penyadapan itu bukan soal pengawasan tapi hukum acara. Hukum acaranya ada tidak tentang penyadapan ini? Enggak ada. Jadi di sini perlu revisi UU KPK tentang hukum acara bagaimana menyadap," jelasnya.

Karena kata Joni, KPK selalu berpedoman kepada KUHAP ketika menangkap dan menahan para koruptor. Akan tetapi dalam hal penyadapan ini yang jadi pertanyaan hukum apa yang dipakai oleh KPK. Sebab, KUHAP tidak mengatur hal tersebut.

"Urusan penyadapan perlu diatur ulang seperti apa sebaiknya hukum acaranya, supaya akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan tidak pernah bisa dipertanggungjawbakan akuntabilitas KPK menyadap, makanya bisa disalahgunakan," jelasnya. (art/drb)

Editor: admin

Sumber: Pers Rilis

T#g:Capim KPKjoni ritongapmii medanruu kpk
Berita Terkait
  • Jumat, 17 Jan 2020 18:52

    Kata Jokowi KPK Tidak Lemah

    Bagi Jokowi, dua operasi tangkap tangan (OTT) pada awal tahun ini terhadap Bupati Sidoarjo Saeful Ilah dan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, menjadi bukti KPK masih bekerja sebagaimana mestinya.

  • Minggu, 27 Okt 2019 15:54

    Jaksa & Polisi Tak Mampu, PMII Minta KPK Tangkap Rektor UIN Sumut

    PC PMII Kota Medan mendesak KPK segera menangkap Rektor UIN Sumut Prof Saidurrahman, dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pendidikan terpadu dan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan.

  • Sabtu, 19 Okt 2019 12:20

    Ketua PMII Ajak Mahasiswa Kawal Pelantikan Jokowi-Amin

    Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Medan Joni Sandri Ritonga mengajak seluruh masyarakat khususnya mahasiswa menjadi garda terdepan untuk bersama-sama mengawal pelantikan Presiden-Wakil Jokowi-Amin.

  • Senin, 07 Okt 2019 11:30

    Belum Dilantik, Pimpinan KPK Terpilih Undang Kepala Daerah Acara Syukuran

    Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2024 Lili Pintauli Siregar mengundang kepala daerah dan sejumlah pejabat serta elemen masyarakat dalam acara syukuran di kediamannya di Medan, Jalan Garu VI, Kecamatan Medan Amplas.

  • Senin, 30 Sep 2019 22:31

    Mahasiswa Sumut: Aksi Kami Murni

    Dalam konfrensi persnya, Senin (30/9), Zulfahmi menyatakan mahasiswa yang terlibat dalam aksi itu merupakan perwakilan dari STAIS, Unimed, UISU, UINSU, UMSU, ITM, dan UPU.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir