Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • JPU Ajukan Banding Vonis Rendah 5 Komisioner KPU Pakpak Bharat

JPU Ajukan Banding Vonis Rendah 5 Komisioner KPU Pakpak Bharat

Rabu, 29 Nov 2017 23:13
Dibaca: 177 kali
drberita/ilustrasi
Jaksa banding vonis ringan lima komisioner KPU Pakpak Bharat.
DINAMIKARAKYAT - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas putusan ringan hakim terhadap ‎lima ‎komisioner KPU Pakpak Bharat, dalam kasus korupsi berjemaah dana hibah untuk penyelenggaraan sosialisasi pemilihan umum tahun 2014 yang bersumber dari APBD.

Kepala‎ Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sumut Sumanggar Siagian mengatakan banding yang dilayangkan JPU karena putusan tidak menciptakan rasa keadialan.

"JPU sudah resmi ajukan banding pada pekan lalu ke Pengadilan Tinggi Medan," ungkap Sumanggar kepada wartawan, Rabu 29 November 2017.

Sumanggar menjelaskan, vonis yang diterima kelima komisioner KPU Pakpak Bharat lebih rendah dari tuntutan JPU. Masing-masing terdakwa divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan tuntutan JPU 4 tahun penjara.

"Kita banding karena putusan hakim cukup rendah dari tuntutan kita. Sehingga kita banding," kata Sumanggar.

Daftar banding kelima berkas perkara milik Sahtiar Berutu, Daulat Merhukum Solin, Sahrun Kudadiri, Ren Haney Lorawaty Manik dan Tunggul Monang Bancin sudah disampaikan melalui Panitra Muda Pengadilan Negeri Medan. (art/drc)

Editor: admin

T#g:korupsi apbdkpu pakpak bharatvonis ringan
Berita Terkait
  • Selasa, 20 Feb 2018 01:29

    Surat Tuntutan Belum Selesai, Sidang Korupsi Binahati Batal Digelar

    JPU batal membacakan surat tuntutan terdakwa korupsi dana penyertaan modal Pemkab Nias tahun 2007 senilai Rp6 miliar Binahati B Baeha di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 19 Februari 2017.

  • Selasa, 20 Feb 2018 01:12

    Kejati Sumut Dinilai Tidak Profesional Tangani Kasus Korupsi

    Seperti tidak ditahannya tersangka kasus dugaan korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur pemerintah desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sumut tahun 2015 inisial ES.

  • Selasa, 20 Feb 2018 01:10

    DPRD Medan Akui Proyek Jalur Pendestrian Rp100 Miliar Mubajir

    Pembangunan jalur pendestrian tersebut telah menghabiskan APBD 2017 senilai Rp100 miliar melalui Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan.

  • Kamis, 15 Feb 2018 00:59

    Kejati Sumut dan Tim Ahli Jadwalkan Pemeriksaan Lapangan Proyek Taman Raja Batu

    Kejati Sumut sudah berkoordinasi dengan saksi ahli untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan langsung ke objek korupsi Taman Raja Batu, di kawasan Perkantoran Paya Loting, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

  • Rabu, 14 Feb 2018 02:03

    Tiga Terdakwa Korupsi Kapal Nelayan DKP Sumut Dihukum Bervariasi

    Tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan 6 unit kapal nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut dijatuhi hukuman bervariasi di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa 13 Februari 2018.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir