• Home
  • Hukum
  • Gelar Perkara Kasus Bupati Asahan di Bareskrim Banyak Kejanggalan

Gelar Perkara Kasus Bupati Asahan di Bareskrim Banyak Kejanggalan

Senin, 04 Des 2017 23:46
Dibaca: 329 kali
drberita/istimewa
H.Ishak M. Gurning.
DINAMIKARAKYAT - Usai pelaksanaan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri Senin 27 November 2017, Pelapor kasus Laporan Polisi dengan Nomor: LP. 243/III2016/Bareskrim dan Nomor: LP. 1640/XII/2016/SPKT II, H. Ishak M Gurning menyurati kuasa hukumnya dari LBH Jakarta.

Dalam surat bertanggal 30 Nopember 2017 itu, H. Ishak M. Gurning menyampaikan beberapa kejanggalan dari pelaksanaan gelar perkara di Bareskrim.

Di antaranya adalah bukti surat yang sudah diberikan ke Penyidik yaitu fotokopi SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) Nomor: K/139/IX/2015/Ditreskrimsus dan fotokopi SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Nomor: 594.114/8/1989, tidak dimasukkan Penyidik sebagai bukti.

"Bukti SP2HP dan SPKT ini sangat penting dalam mengungkap peristiwa yang saya dilaporkan," ungkap H. Ishak M. Gurning malalui anaknya Afif Gurning dalam keterangan persnya diterima wartawan, Senin 4 Desember 2017.

Sebagaimana diketahui, dalam LP. 243, H. Ishak M. Gurning sebagai salah satu Pendiri Yayasan PMDU Kisaran, Asahan, melaporkan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang karena diduga menggelapkan lahan asset Pemerintah Kabupaten Asahan yang telah diberikan hak pakai kepada Yayasan PMDU.

Taufan Gama Simatupang diduga menggunakan alas hak tanah yang diduga palsu sehingga bisa terbit SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah atas nama dirinya di atas objek perkara tanah milik Yayasan PMDU.

Selain itu, dalam laporan LP. 243 tersebut juga disertakan dengan Pasal 266 KUHP, karena Taufan Gama Simatupang diduga memberikan keterangan palsu dalam akta autentik, yaitu LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Bupati Asahan tahun 2015 di KPK .

Dalam LHKPN Bupati Asahan, tahun 2015, Taufan Gama Simatupang menyatakan bahwa lahan seluas 1.345m2 miliknya yang diperolehnya pada tahun 1996 dan berasal dari warisan, hibah dan hasil sendiri.

Sedangkan dari bukti dan saksi yang ada, lahan 1.345m2 itu adalah jelas dan nyata bagian dari 6,62 Ha lahan asset milik Pemerintah Kabupaten Asahan yang sudah diberikan hak pakai ke Yayasan PMDU dan belum pernah dijual, diwariskan atau dihibahkan kepada siapapun, sebagian atau keseluruhanya.

Selain kejanggalan di atas, Pelapor juga menyatakan dalam suratnya ke LBH Jakarta, bahwa apa yang dilakukannya ini hanyalah semata-mata demi penegakan hukum.

Sebagai salah satu pendiri Yayasan PMDU, Pelapor mempunyai kewajiban untuk mengembalikan Yayasan PMDU dan seluruh assetnya kepada pemiliknya, yaitu umat Islam (publik).

"Bukan seperti selama ini, yang sepertinya "dikuasai" oleh terlapor dan keluarganya," kata Ishak Gurning.

Dalam surat tersebut, Pelapor juga menyatakan bahwa dia dan juga anak-anaknya tidak akan bersedia menerima, seandainya pun ada tawaran untuk duduk dalam kepengurusan Yayasan PMDU.

Pelapor Kirim Surat Pengaduan ke LBH Jakarta

Kemudian, dalam surat tersebut H. Ishak M. Gurning juga mengadu ke LBH Jakarta, atas informasi yang dia terima pada tanggal 20 November 2017, bahwa pihak Penyidik Polda Sumut tidak mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Sumatera Utara.

Informasi yang diterima Pelapor, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang sudah dikirimkan ke Kejati Sumut pada tanggal 3 Mei 2016 (untuk LP. 243) dan 5 Oktober 2017 (untuk LP. 1640) ternyata tidak ditindaklanjuti Penyidik dengan pengiriman berkas perkara.

Sehingga dengan tidak adanya berkas perkara, tentunya akan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk ke Penyidik.

Selain itu akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada profesionalisme dan independensi Penyidik.

"Sebenarnya masih ada lagi beberapa kejanggalan yang kita temukan pada saat gelar perkara khusus di Bareskrim itu, namun hal ini menurut saya tidak bisa disampaikan ke publik, karena terkait langsung dengan materi penyidikan," terangnya.

Atas serangkaian hal tersebut, Pelapor dalam suratnya memohon kepada LBH Jakarta sebagai kuasa hukum Pelapor, untuk dapat mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. (art/drc)

Editor: admin

T#g:bareskrim polribupati asahanlbh jakartapolritaufan gama simatupangyayasan PMDU kisaran
Berita Terkait
  • Rabu, 16 Mei 2018 02:14

    Steven Herliv: Penanggulangan aliran dana terorisme harus lebih diperketat

    Untuk memutus aktivitas terorisme, pemerintah diminta lebih dalam menelusuri aliran dana kelompok terorisme. Dengan memutus aliran uang, sel-sel teroris akan kesulitan dalam menjalankan rencananya.

  • Senin, 14 Mei 2018 00:43

    Intelijen dan Polri Perlu Tinjau Ulang Strategi Jaringan Teroris

    Karena berdasarkan penilaiannya upaya Densus 88 yang selalu menembak mati terduga teroris dalam berbagai operasi penangkapan, justru membuat Polri sulit untuk mengungkap jaringanya.

  • Selasa, 01 Mei 2018 23:56

    Pisah Sambut Kapolres Madina Diiringi Gordang Sambilan

    Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution mengulosi masing-masing perwira polisi yang melaksanakan sertijab dari AKBP Martri Sonny kepada AKBP Irsan Sinuhaji dalam acara pisah sambut kapolres.

  • Kamis, 05 Apr 2018 23:18

    Medan Tembung Geger, Wakapolres Lombok Tengah Tembak Mati Adik Ipar Depan Istri

    Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Komisaris Polisi (Kompol) Fahrizal menembak mati adik iparnya berinisial K alias I (34) di depan istri dan ibunya.

  • Sabtu, 24 Mar 2018 02:36

    5 Brigjen dan 1 Kombes Mabes Polri Dimutasi

    Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Ari Dono memberi pesan saat prosesi pisah-sambut tiga direktur jajarannya, Direktur Tipideksus, Direktur Tipidter, dan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir