• Home
  • Hukum
  • Gelar Perkara Kasus Bupati Asahan di Bareskrim Banyak Kejanggalan

Gelar Perkara Kasus Bupati Asahan di Bareskrim Banyak Kejanggalan

Senin, 04 Des 2017 23:46
Dibaca: 150 kali
drberita/istimewa
H.Ishak M. Gurning.
DINAMIKARAKYAT - Usai pelaksanaan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri Senin 27 November 2017, Pelapor kasus Laporan Polisi dengan Nomor: LP. 243/III2016/Bareskrim dan Nomor: LP. 1640/XII/2016/SPKT II, H. Ishak M Gurning menyurati kuasa hukumnya dari LBH Jakarta.

Dalam surat bertanggal 30 Nopember 2017 itu, H. Ishak M. Gurning menyampaikan beberapa kejanggalan dari pelaksanaan gelar perkara di Bareskrim.

Di antaranya adalah bukti surat yang sudah diberikan ke Penyidik yaitu fotokopi SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) Nomor: K/139/IX/2015/Ditreskrimsus dan fotokopi SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Nomor: 594.114/8/1989, tidak dimasukkan Penyidik sebagai bukti.

"Bukti SP2HP dan SPKT ini sangat penting dalam mengungkap peristiwa yang saya dilaporkan," ungkap H. Ishak M. Gurning malalui anaknya Afif Gurning dalam keterangan persnya diterima wartawan, Senin 4 Desember 2017.

Sebagaimana diketahui, dalam LP. 243, H. Ishak M. Gurning sebagai salah satu Pendiri Yayasan PMDU Kisaran, Asahan, melaporkan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang karena diduga menggelapkan lahan asset Pemerintah Kabupaten Asahan yang telah diberikan hak pakai kepada Yayasan PMDU.

Taufan Gama Simatupang diduga menggunakan alas hak tanah yang diduga palsu sehingga bisa terbit SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah atas nama dirinya di atas objek perkara tanah milik Yayasan PMDU.

Selain itu, dalam laporan LP. 243 tersebut juga disertakan dengan Pasal 266 KUHP, karena Taufan Gama Simatupang diduga memberikan keterangan palsu dalam akta autentik, yaitu LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Bupati Asahan tahun 2015 di KPK .

Dalam LHKPN Bupati Asahan, tahun 2015, Taufan Gama Simatupang menyatakan bahwa lahan seluas 1.345m2 miliknya yang diperolehnya pada tahun 1996 dan berasal dari warisan, hibah dan hasil sendiri.

Sedangkan dari bukti dan saksi yang ada, lahan 1.345m2 itu adalah jelas dan nyata bagian dari 6,62 Ha lahan asset milik Pemerintah Kabupaten Asahan yang sudah diberikan hak pakai ke Yayasan PMDU dan belum pernah dijual, diwariskan atau dihibahkan kepada siapapun, sebagian atau keseluruhanya.

Selain kejanggalan di atas, Pelapor juga menyatakan dalam suratnya ke LBH Jakarta, bahwa apa yang dilakukannya ini hanyalah semata-mata demi penegakan hukum.

Sebagai salah satu pendiri Yayasan PMDU, Pelapor mempunyai kewajiban untuk mengembalikan Yayasan PMDU dan seluruh assetnya kepada pemiliknya, yaitu umat Islam (publik).

"Bukan seperti selama ini, yang sepertinya "dikuasai" oleh terlapor dan keluarganya," kata Ishak Gurning.

Dalam surat tersebut, Pelapor juga menyatakan bahwa dia dan juga anak-anaknya tidak akan bersedia menerima, seandainya pun ada tawaran untuk duduk dalam kepengurusan Yayasan PMDU.

Pelapor Kirim Surat Pengaduan ke LBH Jakarta

Kemudian, dalam surat tersebut H. Ishak M. Gurning juga mengadu ke LBH Jakarta, atas informasi yang dia terima pada tanggal 20 November 2017, bahwa pihak Penyidik Polda Sumut tidak mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Sumatera Utara.

Informasi yang diterima Pelapor, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang sudah dikirimkan ke Kejati Sumut pada tanggal 3 Mei 2016 (untuk LP. 243) dan 5 Oktober 2017 (untuk LP. 1640) ternyata tidak ditindaklanjuti Penyidik dengan pengiriman berkas perkara.

Sehingga dengan tidak adanya berkas perkara, tentunya akan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk ke Penyidik.

Selain itu akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada profesionalisme dan independensi Penyidik.

"Sebenarnya masih ada lagi beberapa kejanggalan yang kita temukan pada saat gelar perkara khusus di Bareskrim itu, namun hal ini menurut saya tidak bisa disampaikan ke publik, karena terkait langsung dengan materi penyidikan," terangnya.

Atas serangkaian hal tersebut, Pelapor dalam suratnya memohon kepada LBH Jakarta sebagai kuasa hukum Pelapor, untuk dapat mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. (art/drc)

Editor: admin

T#g:bareskrim polribupati asahanlbh jakartapolritaufan gama simatupangyayasan PMDU kisaran
Berita Terkait
  • Kamis, 07 Des 2017 01:34

    Misteri Kasus Bupati Asahan: Terungkap dari LHKPN KPK Sampai Terhenti di Bareskrim

    Kasus yang dilaporkan salah seorang Pendiri Yayasan Pesantren Modern Daar al Uluum Asahan (PMDU) H. Ishak M Gurning ke Bareskrim Polri hampir 2 tahun lalu, masih belum menemukan titik terang.

  • Jumat, 01 Des 2017 15:43

    Lapor ke Ombudsman, Bupati Asahan Diduga Maladministrasi SK-HTR

    Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang diduga melakukan pelanggaran administras (maladministrasi) dalam penerbitan Suarat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor: 438/HUTBUN/2010 tentang IUPHHK-HTR.

  • Kamis, 30 Nov 2017 00:52

    Mangkir dari Panggilan Bareskrim, Siapa Beking Bupati Asahan?

    Kekecewaan dirasakan pihak pelapor yang datang memenuhi undangan Bareskrim Polri, untuk gelar perkara kasus lahan Yayasan PMDU Kisaran, Senin 27 November 2017, sebaliknya terlapor Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang menghilang.

  • Rabu, 29 Nov 2017 23:50

    Zaid Alfauza: OTT RSUD HAMS Kisaran Bisa Dipidanakan

    Ini merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

  • Minggu, 26 Nov 2017 01:12

    Bupati Asahan Dipanggil ke Bareskrim, Afif: Mudah-mudahan jadi tersangka

    Polda Sumut akhirnya memanggil Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang untuk mengikuti gelar perkara kasus lahan Yayasan PMDU Kisaran di Bareskrim Polri, Jakarta.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir