Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Gelar Perkara Kasus Bupati Asahan di Bareskrim Banyak Kejanggalan

Gelar Perkara Kasus Bupati Asahan di Bareskrim Banyak Kejanggalan

Senin, 04 Des 2017 23:46
Dibaca: 234 kali
drberita/istimewa
H.Ishak M. Gurning.
DINAMIKARAKYAT - Usai pelaksanaan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri Senin 27 November 2017, Pelapor kasus Laporan Polisi dengan Nomor: LP. 243/III2016/Bareskrim dan Nomor: LP. 1640/XII/2016/SPKT II, H. Ishak M Gurning menyurati kuasa hukumnya dari LBH Jakarta.

Dalam surat bertanggal 30 Nopember 2017 itu, H. Ishak M. Gurning menyampaikan beberapa kejanggalan dari pelaksanaan gelar perkara di Bareskrim.

Di antaranya adalah bukti surat yang sudah diberikan ke Penyidik yaitu fotokopi SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) Nomor: K/139/IX/2015/Ditreskrimsus dan fotokopi SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Nomor: 594.114/8/1989, tidak dimasukkan Penyidik sebagai bukti.

"Bukti SP2HP dan SPKT ini sangat penting dalam mengungkap peristiwa yang saya dilaporkan," ungkap H. Ishak M. Gurning malalui anaknya Afif Gurning dalam keterangan persnya diterima wartawan, Senin 4 Desember 2017.

Sebagaimana diketahui, dalam LP. 243, H. Ishak M. Gurning sebagai salah satu Pendiri Yayasan PMDU Kisaran, Asahan, melaporkan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang karena diduga menggelapkan lahan asset Pemerintah Kabupaten Asahan yang telah diberikan hak pakai kepada Yayasan PMDU.

Taufan Gama Simatupang diduga menggunakan alas hak tanah yang diduga palsu sehingga bisa terbit SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah atas nama dirinya di atas objek perkara tanah milik Yayasan PMDU.

Selain itu, dalam laporan LP. 243 tersebut juga disertakan dengan Pasal 266 KUHP, karena Taufan Gama Simatupang diduga memberikan keterangan palsu dalam akta autentik, yaitu LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Bupati Asahan tahun 2015 di KPK .

Dalam LHKPN Bupati Asahan, tahun 2015, Taufan Gama Simatupang menyatakan bahwa lahan seluas 1.345m2 miliknya yang diperolehnya pada tahun 1996 dan berasal dari warisan, hibah dan hasil sendiri.

Sedangkan dari bukti dan saksi yang ada, lahan 1.345m2 itu adalah jelas dan nyata bagian dari 6,62 Ha lahan asset milik Pemerintah Kabupaten Asahan yang sudah diberikan hak pakai ke Yayasan PMDU dan belum pernah dijual, diwariskan atau dihibahkan kepada siapapun, sebagian atau keseluruhanya.

Selain kejanggalan di atas, Pelapor juga menyatakan dalam suratnya ke LBH Jakarta, bahwa apa yang dilakukannya ini hanyalah semata-mata demi penegakan hukum.

Sebagai salah satu pendiri Yayasan PMDU, Pelapor mempunyai kewajiban untuk mengembalikan Yayasan PMDU dan seluruh assetnya kepada pemiliknya, yaitu umat Islam (publik).

"Bukan seperti selama ini, yang sepertinya "dikuasai" oleh terlapor dan keluarganya," kata Ishak Gurning.

Dalam surat tersebut, Pelapor juga menyatakan bahwa dia dan juga anak-anaknya tidak akan bersedia menerima, seandainya pun ada tawaran untuk duduk dalam kepengurusan Yayasan PMDU.

Pelapor Kirim Surat Pengaduan ke LBH Jakarta

Kemudian, dalam surat tersebut H. Ishak M. Gurning juga mengadu ke LBH Jakarta, atas informasi yang dia terima pada tanggal 20 November 2017, bahwa pihak Penyidik Polda Sumut tidak mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Sumatera Utara.

Informasi yang diterima Pelapor, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang sudah dikirimkan ke Kejati Sumut pada tanggal 3 Mei 2016 (untuk LP. 243) dan 5 Oktober 2017 (untuk LP. 1640) ternyata tidak ditindaklanjuti Penyidik dengan pengiriman berkas perkara.

Sehingga dengan tidak adanya berkas perkara, tentunya akan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan petunjuk ke Penyidik.

Selain itu akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada profesionalisme dan independensi Penyidik.

"Sebenarnya masih ada lagi beberapa kejanggalan yang kita temukan pada saat gelar perkara khusus di Bareskrim itu, namun hal ini menurut saya tidak bisa disampaikan ke publik, karena terkait langsung dengan materi penyidikan," terangnya.

Atas serangkaian hal tersebut, Pelapor dalam suratnya memohon kepada LBH Jakarta sebagai kuasa hukum Pelapor, untuk dapat mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. (art/drc)

Editor: admin

T#g:bareskrim polribupati asahanlbh jakartapolritaufan gama simatupangyayasan PMDU kisaran
Berita Terkait
  • Kamis, 01 Feb 2018 03:02

    Polda Sumut Tahan Mujianto Setelah Mabes Polri Tangkap Marlon Purba

    Polda Sumut akhirnya menahan Mujianto dan Rosihan Anwar terkait kasus penipuan yang tercantum dalam surat laporan STTLP/509/IV/2017 SPKT "II" tertanggal 28 April 2017.

  • Kamis, 01 Feb 2018 02:04

    AKBP Untung: Saya tau mungkin banyak yang menentang saya

    Kapolres Aceh Utara AKBP Untung menyadari tindakan yang dilakukannya akan mendapat pertentangan dari sejumlah kalangan, tidak terkecuali dari pimpinan lembaganya sendiri.

  • Jumat, 26 Jan 2018 23:50

    Erry Akui Tidak Ada Kapasitas Menilai Sosok Plt Gubsu

    Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi berharap sosok Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu yang bakal menggantikan dirinya merupakan sosok yang terbaik pilihan dari pemerintah pusat.

  • Rabu, 17 Jan 2018 02:25

    Anak Medan Penghina Jokowi dan Tito Divonis 18 Bulan Penjara

    Farhan Balatif terbukti bersalah melakukan penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Jendral Tito Karnavian melalui media sosial facebook dan twitter.

  • Kamis, 07 Des 2017 01:34

    Misteri Kasus Bupati Asahan: Terungkap dari LHKPN KPK Sampai Terhenti di Bareskrim

    Kasus yang dilaporkan salah seorang Pendiri Yayasan Pesantren Modern Daar al Uluum Asahan (PMDU) H. Ishak M Gurning ke Bareskrim Polri hampir 2 tahun lalu, masih belum menemukan titik terang.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir