Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Formada-Tabagsel Minta Polda Sumut Bentuk Satgasus

Tambang Emas Ilegal

Formada-Tabagsel Minta Polda Sumut Bentuk Satgasus

Senin, 11 Jun 2018 03:04
Dibaca: 563 kali
drberita/istimewa
Aktivitas penambangan emas diduga ilegal di Kabupaten Mandailing Natal.
DINAMIKARAKYAT - Maraknya penambangan emas di Desa Lancat, Kecamatan Lingga Bayu dan Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, disinyalir ilegal tidak memiliki izin resmi dari Pemkab maupun Pemprovsu.

Forum Mahasiswa dan Pemuda Tapanuli Bagian Selatan (Formada-Tabagsel) meminta Polda Sumut membentuk Satgasus untuk menertibkan aktivitas penambangan emas ilegal yang terjadi di bantaran Sungai Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

Ketua Formada-Tabagsel Ahmad Junaidi Siagian mengatakan saat ini marak penambangan emas ilegal di Kabupaten Madina. Ia berharap Polda Sumut segera membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) untuk melakukan penertiban terhadap penambangan ilegal tersebut.

"Kita sangat prihatin atas adanya penambangan emas ilegal ini, sejauh ini kita sudah melakukan upaya penanganan indikasi temuan ini ke Polda Sumut, untuk secepatnya supaya dibentuk Satgasus," ujar Ahmad Junaidi Siagian dalam keterangan persnya diterima wartawan, Minggu 10 Juni 2018.

Menurutnya, penambangan emas ilegal di bantaran Sungai Batang Natal diduga melanggar Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Pertambangan yang tidak memiliki izin resmi jelas melanggar undang undang, sebagaimana tertera di dalam Pasal 158, yaitu setiap orang atau individi melakukan penambangan tanpa izin seperti IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Pasal 40 Ayat 3, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 74 Ayat 1 atau Ayat 5, dipidana dengan penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah," katanya.

Penambangan emas ilegal tersebut diduga sudah berlangsung cukup lama, namun pihak Pemkab dan DPRD Madina berkesan tutup mata serta tak berdaya melakukan tindakan tegas terhadap penambang emas ilegal tersebut, meskipun sudah berulang kali dilakukan permohonan penertiban.

Bahkan penambangan tersebut besar kemungkinan disinyalir telah merusak ekosistem lingkungan hidup Sungai Batang Natal. Terbukti dengan adanya aktivitas penggalian dengan menggunakan alat berat yang mengakibatkan keruhnya air, serta adanya bahan kimia yang tercurah ke dalam air Sungai Batang Natal.

Padahal Sungai Batang Natal sudah sejak lama digunakan warga sebagai kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk mandi, mencuci, dan sebagai irigasi untuk lahan persawahan.

"Lihat sajalah air di Sungai Batal Natal itu, airnya sudah kotor. Padahal air sungai itu selama ini dipakai oleh masyarakat sekitar untuk keperluan hidup setiap hari," terangnya.

Ahmad Junaidi menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya kembali melakukan upaya lanjutan agar penambangan emas ilegal di Kabupaten Madina dapat diberhentikan, dan segera angkat kaki dari bumi gordang sambilan tersebut.

"Upaya yang akan dilakukan meliputi, menyurati dan mendesak pihak-pihak terkait, seperti Pemprov Sumut, DPRD Sumut, Pangdam Bukit Barisan, Menteri Lingkugan Hidup RI di Jakarta, dan Ombudsman Ri Perwakilan Sumut, serta bukan tidak mungkin akan dilakukannya penggerakan warga besar-besar untuk aksi unjuk rasa, dengan harapan supaya pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap penambangan emas ilegal itu," tegasnya.

Ia memastikan Formada-Tabagsel mengakomodir semua saran dan pendapat dari masyarakat, seiring dengan dibukanya pos pengaduan masyarakat dan boleh menghubungi pihak Formada-Tabagsel di nomor telepon 0852-6141-5767. (art/drc)

Editor: admin

T#g:ahmad junaidi siagiandprd madinapemkab madinapolda sumuttambang emas
Berita Terkait
  • Senin, 07 Okt 2019 12:01

    Apresiasi Polda Sumut: PIB Akan Diskusi Publik Korupsi DBH PBB Labusel & Labura

    Hasil audit BPKP yang telah diterima Polda Sumut semestinya sudah bisa menjadi tolak ukur dan landasan bagi Polda Sumut untuk menetapkan status tersangka Bupati Labusel Wildan Tanjung dan Bupati Labura Khairuddin Syah alias Haji Buyung.

  • Kamis, 26 Sep 2019 00:48

    Jaksa Agung Diminta Evaluasi Fachruddin Siregar

    Sudah hampir satu tahun menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, namun Fachruddin Siregar belum membuktikan kinerjanya. 12 Oktober 2018 lalu dia dilantik, satupun kasus korupsi tidak ada tuntas yang ditanganinya.

  • Kamis, 05 Sep 2019 02:16

    Bobby: Fery "Tak Mungkin" ditahan, Dia anak Sarmadan Hasibuan

    Kader PMII ini mengharapkan Polda Sumut tidak hanya sebatas menggunakan hukum teringan atas seseorang yang terjerat narkoba. Apalagi seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh.

  • Minggu, 01 Sep 2019 21:45

    JMM Apresiasi Kapolda Agus: Dugaan Korupsi UIN Sumut Jadi Penentu

    JMM menilai selama ini Agus berhasil sebagai pengayom dan sahabat bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara, serta berhasil dalam mengungkap kasus-kasus besar di Sumut.

  • Sabtu, 31 Agu 2019 12:14

    Tak Percaya, Alumni Minta Polda Buktikan Dugaan Korupsi UIN Sumut

    Dugaan korupsi di UIN Sumut menjadi perhatian alumni. Mereka tidak percaya sudah terjadi perbuatan 'haram' dibekas kampus tempat mereka menimba ilmu. Polda pun diminta untuk membuktikan tindak pidana korupsi itu.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir