Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Formada-Tabagsel Minta Polda Sumut Bentuk Satgasus

Tambang Emas Ilegal

Formada-Tabagsel Minta Polda Sumut Bentuk Satgasus

Senin, 11 Jun 2018 03:04
Dibaca: 365 kali
drberita/istimewa
Aktivitas penambangan emas diduga ilegal di Kabupaten Mandailing Natal.
DINAMIKARAKYAT - Maraknya penambangan emas di Desa Lancat, Kecamatan Lingga Bayu dan Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, disinyalir ilegal tidak memiliki izin resmi dari Pemkab maupun Pemprovsu.

Forum Mahasiswa dan Pemuda Tapanuli Bagian Selatan (Formada-Tabagsel) meminta Polda Sumut membentuk Satgasus untuk menertibkan aktivitas penambangan emas ilegal yang terjadi di bantaran Sungai Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

Ketua Formada-Tabagsel Ahmad Junaidi Siagian mengatakan saat ini marak penambangan emas ilegal di Kabupaten Madina. Ia berharap Polda Sumut segera membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) untuk melakukan penertiban terhadap penambangan ilegal tersebut.

"Kita sangat prihatin atas adanya penambangan emas ilegal ini, sejauh ini kita sudah melakukan upaya penanganan indikasi temuan ini ke Polda Sumut, untuk secepatnya supaya dibentuk Satgasus," ujar Ahmad Junaidi Siagian dalam keterangan persnya diterima wartawan, Minggu 10 Juni 2018.

Menurutnya, penambangan emas ilegal di bantaran Sungai Batang Natal diduga melanggar Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Pertambangan yang tidak memiliki izin resmi jelas melanggar undang undang, sebagaimana tertera di dalam Pasal 158, yaitu setiap orang atau individi melakukan penambangan tanpa izin seperti IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Pasal 40 Ayat 3, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 74 Ayat 1 atau Ayat 5, dipidana dengan penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah," katanya.

Penambangan emas ilegal tersebut diduga sudah berlangsung cukup lama, namun pihak Pemkab dan DPRD Madina berkesan tutup mata serta tak berdaya melakukan tindakan tegas terhadap penambang emas ilegal tersebut, meskipun sudah berulang kali dilakukan permohonan penertiban.

Bahkan penambangan tersebut besar kemungkinan disinyalir telah merusak ekosistem lingkungan hidup Sungai Batang Natal. Terbukti dengan adanya aktivitas penggalian dengan menggunakan alat berat yang mengakibatkan keruhnya air, serta adanya bahan kimia yang tercurah ke dalam air Sungai Batang Natal.

Padahal Sungai Batang Natal sudah sejak lama digunakan warga sebagai kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk mandi, mencuci, dan sebagai irigasi untuk lahan persawahan.

"Lihat sajalah air di Sungai Batal Natal itu, airnya sudah kotor. Padahal air sungai itu selama ini dipakai oleh masyarakat sekitar untuk keperluan hidup setiap hari," terangnya.

Ahmad Junaidi menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya kembali melakukan upaya lanjutan agar penambangan emas ilegal di Kabupaten Madina dapat diberhentikan, dan segera angkat kaki dari bumi gordang sambilan tersebut.

"Upaya yang akan dilakukan meliputi, menyurati dan mendesak pihak-pihak terkait, seperti Pemprov Sumut, DPRD Sumut, Pangdam Bukit Barisan, Menteri Lingkugan Hidup RI di Jakarta, dan Ombudsman Ri Perwakilan Sumut, serta bukan tidak mungkin akan dilakukannya penggerakan warga besar-besar untuk aksi unjuk rasa, dengan harapan supaya pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap penambangan emas ilegal itu," tegasnya.

Ia memastikan Formada-Tabagsel mengakomodir semua saran dan pendapat dari masyarakat, seiring dengan dibukanya pos pengaduan masyarakat dan boleh menghubungi pihak Formada-Tabagsel di nomor telepon 0852-6141-5767. (art/drc)

Editor: admin

T#g:ahmad junaidi siagiandprd madinapemkab madinapolda sumuttambang emas
Berita Terkait
  • Rabu, 26 Sep 2018 00:11

    Proyek Jembatan Gantung di Kabupaten Madina Ditinggal Kontraktor

    Masyarakat di lima desa, Kecamatan Kotanopan, Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, mengeluhkan proyek rehab jembatan gantung di Desa Hutarimbaru diterlantarkan rekanan.

  • Selasa, 14 Agu 2018 22:41

    Diskursus Pergantian Penanggung Jawab Dearah Hukum Kepolisian RI di Sumut

    Namun ada hal menarik dan menjadi atensi atau mungkin menjadi diskursus publik (trending topic-istilah ke-kekinian) terkait pergantian para perwira tinggi di institusi yang sangat banyak bersentuhan dengan kepentingan umum (public domain).

  • Senin, 13 Agu 2018 01:55

    Aktivis HMI di Madina Galang Dana Korban Gempa Lombok

    Kegiatan ini dilaksanakan atas keprihatinan kita terhadap ummat dan bangsa yang tertimpa musibah, dana yang terkumpul akan segera disalurkan, mengingat saat kebutuhan warga korban gempa di Lombok yang mendesak.

  • Senin, 13 Agu 2018 01:33

    Kasus Video Main Judi: Komisi A Akan Panggil Pj Walikota Padangsidimpuan

    Komisi A DPRD Sumut dalam waktu dekat ini akan memanggil Pj Walikota Padangsidimpuan Sarmadan Hasibuan terkait video penangkapan main judi di Hotel Garuda Plaza, Medan, Minggu 20 Mei 2018, lalu yang viral di media sosial.

  • Kamis, 09 Agu 2018 11:02

    Terungkap, Penyebar Video Main Judi Pj Walikota Padangsidimpuan dari Internal Polisi

    Tak disangka, penyebar pertama video penangkapan Pj Walikota Padangsidimpuan Sarmadan Hasibuan dan lima rekannya main judi di kamar Hotel Garuda Plaza, Medan, Minggu 20 Mei 2018, lalu ternyata dari internal polisi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir