Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Dinilai Hina Jokowi, Dosen Unversitas Negeri Semarang Dibebastugaskan

Dinilai Hina Jokowi, Dosen Unversitas Negeri Semarang Dibebastugaskan

Senin, 17 Feb 2020 10:07
Dibaca: 186 kali
istimewa
Sucipto Hadi Purnomo
Bobby Nasution Center
DRberita | Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) Sucipto Hadi Purnomo dibebastugaskan dari semua kewajibannya. Sucipto dinilai telah menghina Presiden Jokowi dalam unggahan Facebook.

Rektor Unnes, Fathur Rokhman mengatakan proses teguran sudah dilakukan hingga sidang oleh tim cyber di Unnes.

Kemudian berdasarkan surat permintaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18211/A3.2/KP/2020 tanggal 23 Januari 2020, dilakukan pemeriksaan terhadap dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa di Fakultas Bahasa dan Seni itu.

"Kita dapatkan surat dari Biro Hukum Kemendikbud untuk binap (pembinaan aparatur)," jelas Fathur. "Binap dengan cara menonaktifkan tugas Tridharmanya, tapi kepegawaiannya masih. Kan kepegawaian di KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)," jelas Fathur, Senin 17 Februari 2020.

Karena sedang menjalani pemeriksaan, jelas Fathur, dosen tersebut dibebastugaskan sementara dari jabatan dosen mulai 12 Februari 2019 sampai turunnya keputusan tetap. Melalui Keputusan Rektor Unnes Nomor B/167/UN37/HK/2020, dosen tersebut dibebaskan sementara dari tugas jabatan dosen untuk menjalani pemeriksaan yang lebih intensif.

Postingan yang dimaksud adalah unggahan pada Senin 10 Februari 2019 di akun Facebook Sucipto. Dalam posting-an tersebut tertulis, 'Penghasilan anak-anak saya menurun drastis pada lebaran kali ini. Apakah efek Jokowi yang terlalu asyik dengan Jan Ethes?'.

"Iya benar yang itu, apakah menghina Jokowi? Itu satire," kata Sucipto saat dikonfirmasi wartawan, Senin 17 Februari 2020.

Sucipto menyebut posting-annya itu sudah melewati masa pilpres. Unggahan satire yang dia tulis itu juga untuk menyinggung orang-orang yang selalu menyalahkan Jokowi.

"Saat itu kan trending Jokowi yang jalan-jalan dengan Jan Ethes, beritanya gegap gempita. Itu kan menimbulkan rasa iri, kemudian orang-orang, jika ada yang tidak beres, kemudian menyalahkan Jokowi, dikit-dikit salah Jokowi. Apakah saya menyalahkan Jokowi? Asyik sama Jan Ethes apa salahnya, tanda tanya pula. Satire-nya ke yang menyalahkan Jokowi," jelas Sucipto.

Dia mengaku sempat berdebat dengan tim pemeriksa soal standard operating procedure (SOP) pemeriksaan. Sucipto mengaku ingin diberi waktu untuk mempelajari SOP. Namun, sehari setelahnya, sudah muncul surat keputusan. "Pemeriksaan belum sampai substansi. Rabu sudah ada SK yang saya terima hari Jumat," katanya.

Tanggapan berbeda justru disampaikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang menganggap Universitas Negeri Semarang (Unnes) terburu-buru membebastugaskan Sucipto yang dituduh menghina Presiden Jokowi. KSP menyebut, semestinya polisi yang berhak menentukan ada/tidaknya ujaran kebencian.

"Kebebasan berpendapat perlu dihormati dan menentukan suatu pernyataan itu ujaran kebencian atau bukan harus melalui suatu proses hukum yang tepat. Saya kira kalau masih bersifat dugaan atau prasangka bahwa terjadi ujaran kebencian terlalu terburu-buru proses pembebastugasan dosen tersebut," ujar Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian.

"Kalau itu keputusan sepihak, tidak didasarkan proses hukum jelas, saya pikir terlalu terburu-buru," imbuh Donny. (art/drc)

Editor: Bornok

Sumber: Detikcom

T#g:medsosPresiden Jokowisucipto hadi purnomouniverssitas negeri semarang
Berita Terkait
  • Kamis, 12 Mar 2020 10:54

    Panitia Harlah ke 94 NU Kota Medan Batalkan Sejumlah Agenda

    Harlah ke-94 Nahdlatul Ulama (NU) se-Kota Medan tahun 1442 H/2020 M, di Istana Maimon, Sabtu 14 Maret 2020, batal dihadiri Presiden Jokowi. Sejumlah agenda kegiatan pun ikut dibatalkan.

  • Kamis, 12 Mar 2020 10:22

    Dukung Perintah Jokowi, Rion: Pembekuan administrasi tanah eks PTPN2 sangat tepat

    Perintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran kabinet dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agar dikeluarkan kebijakan pembekuan administrasi pertanahan terhadap tanah eks HGU PTPN2, dinilai sangat tepat.

  • Kamis, 27 Feb 2020 12:43

    Jokowi Hormati Larangan Umroh Arab Saudi

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara perihal keputusan pemerintahan Arab Saudi yang melakukan pencegahan secara proaktif penyebaran Covid-19 dengan melarang dan menolak umroh.

  • Sabtu, 22 Feb 2020 22:27

    AS Keluarkan Indonesia dari Daftar Negara Berkembang, Ini Alasannya

    Meski demikian, diharapkan keluarnya Indonesia dari daftar negara berkembang AS tidak sampai mengganggu kinerja perdagangan internasional Indonesia, khususnya dengan AS.

  • Rabu, 19 Feb 2020 11:24

    Peneliti: Omnibus Law Perlu Dicurigai

    Keterlibatan publik dalam penyusunan rancangan undang-undang omnibus law masih minim. Hal itu erlihat dari banyaknya naskah RUU yang tidak mengakomodasi kepentingan khalayak luas.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir