• Home
  • Hukum
  • Diduga Ada Sponsor, Pos Polisi di Kota Medan Diprotes

Diduga Ada Sponsor, Pos Polisi di Kota Medan Diprotes

Selasa, 23 Jan 2018 21:42
Dibaca: 448 kali
drberita/istimewa
Aksi massa JMM di Polda Sumut.
DINAMIKARAKYAT - Puluhan Masa mengatasnamakan Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumut berunjukrasa di depan Markas Besar Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu), Selasa 23 Januari 2018.

Aksi ini dilakukan karena JMM menilai adanya kejanggalan yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan terkait banyaknya pos polisi yang tersebar di pinggir jalan memakai embel-embel sponsor dari pihak swasta.

"Ada apa dengan polrestabes Medan, mengapa dalam setiap pos polisi terdapat embel-embel sponsor pihak swasta? Apakah Polrestabes Medan tidak dapat profesional lagi," teriak koordinator aksi Hardinata dalam orasinya.

Dia menyebutkan, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun anggota kepolisian juga mempunyai beberapa larangan yang terdapat pada pasal 5 peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2003 yaitu setiap anggota kepolisian dilarang bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan dengan tujuan untuk memproleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara.

Kemudian dilarang bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari instansi kepolisian dan setiap anggota kepolisian itu dilarang memiliki saham dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya.

Seharus kepolisian memberikan pengamanan serta penganyoman yang terbaik. Akan tetapi sangat disayangkan dibeberapa waktu lalu terdapat sebuah pemandangan yang begitu membingungkan masyarakat.

Sebab dalam hal itu terdapat sebuah pemandangan yang menggal dikarenakan adanya sejumlah titik pos polisi di Kota Medan yang berdiri menggunakan dan mengikut sertakan sponsor-sponsor swasta.

Hasil investigasi kami beberapa waktu lalu ternyata ditemukan benar adanya sejumlah pos polisi di Kota Medan yang menggunakan jasa ataupun sponsor dari pihak swasta.

Padahal diketahui bahwa kepolisian itu adalah lembaga yang profesional dan independen yang telah ditanggung Oleh APBN.

"Apakah telah terjadi kerjasama yang menguntungkan salah satu kelompok antara Polrestabes Medan dengan pihak swasta? Serta dari mana dana pembuatan pos polisi yang mempunyai embel-embel perusahaan swasta tersebut? Kuat dugaan kami bila benar Polrestabes Medan bekerja sama dengan pihak swasta yang nantinya akan muncul gratifikasi. Kami menduga Polrestabes Medan tidak profesional," terang Hardinata.

Ketua Umum JMM Sumut Fahrul Rozi meminta Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw menindaklanjuti hasil investigasi yang ditemukan ihaknya karena dikhawatirkan akan ada praktek mengarah pada dugaan gratifikasi.

"Kita meminta Kapolda Sumut segera memberikan sangsi tegas kepada oknum kepolisian 'nakal' di Polrestabes Medan," tegasnya.

Aksi JMM Sumut tersebut langsung ditanggapi oleh pihak Polda sumut melalui petugas bagian Humas dan berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan massa.

"Baik akan sampaikan statement adik-adik ke atasan dan akan diproses. Terimakasih atas adanya aksi hari ini," ujar petugas Humas Polda Sumut. (art/drc)

Editor: admin

T#g:polda sumutpolrestabes medanpos polisisponsor pos polisi
Berita Terkait
  • Sabtu, 19 Mei 2018 00:34

    Polda Sumut Tetapkan Mantan Bupati Tapteng Jadi Tersangka

    Penetapan tersangka tersebut berdasarkan laporan Joshua Maruduttua Habeahan pada 30 april 2018. Joshua melaporkan Sukran dan Amirsyah Tanjung yang merupakan saudara kandung.

  • Senin, 30 Apr 2018 18:37

    Daniel Pinem Dukung Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas

    Walaupun, Dinas Perhubungan Kota Medan belum ada koordinasi bersama Komisi D DPRD Kota Medan. Tapi, uji coba rekayasa di tiga titik, di Jalan Cut Mutia, RA Kartini dan Palang Merah perlu dukungan.

  • Jumat, 27 Apr 2018 22:41

    Merasa Dikriminalisasi, Mujianto Mohon Perlindungan dan Kepastian Hukum dari Presiden

    Ia menduga oknum penyidik Ditreskrimum Unit I Subdit II Harda-Bangtah Poldasu tidak professional dan proporsional sehingga terjadi kekeliruan yang sangat fatal menetapkannya menjadi tersangka.

  • Jumat, 23 Mar 2018 01:19

    Akibat Pembuatan Gorong-gorong, Pipa PDAM Depan Polda Sumut Direlokasi

    Gangguan pelayanan terjadi sehubungan dengan pekerjaan relokasi pipa transmisi diameter 600 mm di lokasi Jalan Medan - Tanjung Morawa depan Polda Sumut.

  • Kamis, 22 Mar 2018 01:00

    Kasus Bupati Asahan, Keluarga Korban: Aparat penegak hukum bertindak semena-mena

    Laporan pertama, dengan LP Nomor. 243/III/2016/Bareskrim, terkait penggelapan barang tidak bergerak dan menempatkan keterangan palsu dalam LHKPN Bupati Asahan, setelah 2 tahun dilaporkan, akhirnya dihentikan Penyidik dengan alasan tidak cukup bukti.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir