Bank Sumut

Dewan Pers Kalah

Selasa, 10 Sep 2019 23:37
Dibaca: 292 kali
drberita/istimewa
Surat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
DRberita | Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dewan Pers yang dilayangkan PPWI dan SPRI memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan menerima permohonan banding dari para pembanding (penggugat) dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Bahkan, dalam putusan banding, disebutkan juga secara tegas bahwa eksepsi Dewan Pers yang disampaikan di pengadilan tingkat pertama dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Banding.

Adanya putusan ini disambut baik kuasa hukum pembanding (penggugat) Dolfi Rompas. Menurutnya, keputusan tingkat pertama yang menyatakan peraturan Dewan Pers dikategorikan sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh pekerja pers, setara dengan perundang-undangan lainnya telah dibatalkan.

Rompas mengatakan, dalam pertimbangan hukum yang disampaikannya dalam memori banding, keputusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan peraturan Dewan Pers adalah kategori peraturan perundang-undangan adalah keliru.

"Kalau peraturan Dewan Pers dianggap sebagai produk perundang-undangan maka seharusnya dimasukan ke dalam lembaran negara dan harus berlogo lambang Garuda, tapi faktanya kan tidak ada," ujar Rompas kepada wartawan di Jakarta, Selasa 10 September 2019.

Pengadilan Tinggi DKI juga menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Diketahui, dalam eksepsinya tergugat menyatakan Dewan Pers memiliki kewenangan dalam membuat peraturan-peraturan di bidang pers.

"Dengan tidak diterimanya eksepsi pihak tergugat, maka Dewan Pers tidak bisa lagi menganggap lembaganya memiliki kewengan untuk membuat peraturan tentang pers," ungkap pengacara yang pernah bertahun-tahun berprofesi sebagai wartawan ini.

Namun begitu, Rompas juga mengaku heran atas dengan putusan itu. Karena dalam putusan yang sama, hakim juga menolak gugatan dari pihak pembanding atau penggugat.

"Seharusnya ketika banding diterima maka gugatan kita juga harus diterima. Tapi sesungguhnya kami puas dan menghormati apapun keputusan hakim, karena tanpa mengabulkan gugatan kita, putusan tingkat pertama sudah dibatalkan dan eksepsi Dewan Pers juga tidak diterima," urainya lagi.

Menanggapi putusan ini, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke mengatakan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesungguhnya memberi harapan baru bagi insan pers.

"Permohonan banding kita telah dimenangkan dan itu membuktikan peraturan Dewan Pers tidak mengikat bagi seluruh wartawan," ujar alumni PPRA-48 Lemhanas RI.

Lalengke juga menambahkan, sudah saatnya seluruh kekuatan Pers Indonesia bersatu untuk menyelesaikan permasalahan pers yang sangat besar ini.

"Dua lembaga peradilan saja (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) bisa berbeda persepsi tentang persoalan pers yang ada saat ini, maka sebaiknya solusi masalah pers harus diselesaikan juga lewat jalur politik," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi mengaku lega atas putusan banding yang telah ditetapkan PT DKI Jakarta. "Hari ini Kemerdekaan Pers yang kita perjuangkan bersama ribuan wartawan dari penjuru tanah air bisa didengar majelis hakim pengadilan tinggi, dan itu patut disyukuri," ujar Mandagi.

Pada intinya, kata Mandagi, PT DKI Jakarta telah membatalkan putusan tingkat pertama yang menyatakan Dewan Pers tidak memiliki kewenangan dalam membuat peraturan di bidang pers yang mengatasnamakan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

"Ketika eksepsi Dewan Pers dinyatakan tidak diterima oleh PT maka menjadi tidak penting gugatan kami ditolak karena sesungguhnya klaim Dewan Pers atas kewenangannya sudah dinyatakan tidak dapat diterima," urai Mandagi. (art/drb)

Editor: admin

Sumber: Rilis Pers

T#g:dewan persjurnalisppwispriwartawan
Berita Terkait
  • Selasa, 01 Okt 2019 23:44

    SPRI Adakan Kemah Pers Indonesia di 4 Geosite Sumatera Utara

    Rencana pelaksanaan Kemah Pers Indonesia (KPI) yang digagas DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Sumatera Utara saat ini telah memasuki tahapan penetapan waktu pelaksanaan dan penjaringan peserta.

  • Senin, 09 Sep 2019 17:35

    Medan Jurnalis Club: KPAI Keliru Anggap PB Djarum Eksploitasi Anak

    Presidium Medan Jurnalis Club, Ryan Juskal, menilai KPAI harus melihat secara bijaksana dan objektif terkait peran PB Djarum selama ini terhadap pengembangan bakat pemain bulutangkis Indonesia.

  • Jumat, 06 Sep 2019 18:41

    RKUHP: Ringankan Koruptor Perberat Pers

    Sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan DPR mengancam kebebasan pers. Salah satu isi pasal itu memuat ancaman penjara bagi orang yang dianggap menghina presiden.

  • Selasa, 03 Sep 2019 13:21

    Pak Edy & Pak Musa, Kapan Ngopi Bareng Dengan Jurnalis?

    Dinamika politik di tengah publik tidak lepas dari peran jurnalis. Isu positif dan negatif manjadi konsumsi publik. Peran jurnalis yang dinamis tidak terlepas dari hubungan harmonis.

  • Senin, 26 Agu 2019 20:07

    Wakil Dewan Pers "Curhat" Soal Menjamurnya Media

    Dewan Pers mengungkapkan keluhannya terkait menjamurnya jumlah media pers yang lahir dewasa ini. Wakil Ketua Dewan Pers, Henry C Bangun, mengungkapkan fenomena tersebut telah menurunkan tingkat kepercayaan publik.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir