Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Class Action, Majelis Hakim Marahi Kuasa Hukum Pemprov Sumut

Class Action, Majelis Hakim Marahi Kuasa Hukum Pemprov Sumut

Senin, 27 Nov 2017 23:24
Dibaca: 489 kali
drberita/istimewa
Sidang class action PDAM Tirtanadi di Pengadilan Negeri Medan.
DINAMIKARAKYAT - Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik memarahi Tulus Naibaho selaku kuasa hukum dari Pemprov Sumut, karena telat hadir pada sidang class action terhadap PDAM Tirtanadi ‎di Pengadilan Negeri Medan, Senin 27 November 2017.

Tulus Naibaho merupakan perwakilan kuasa hukum yang diutus dari Biro Hukum Pemprov Sumut‎. Sesuai dengan jadwal sidang yang digelar Seninnya, Tulus Naibaho telat sekitar 1 jam.

‎Sidang sudah berlangsung sekitar 10 menit, Tulus Naibaho yang mengenakan seragam PNS baru masuk ke dalam ruang sidang. Melihat kedatangan Tulus, Erintuah Damanik langsung memarahinya.

"Berapa jam dari Pemprov Sumut ke PN Medan ini? Kemarin sudah ditetapkan ‎jadwal sidangnya. Sudah satu jam lebih kami menunggu anda," hardik Erintuah kepada Tulus, yang duduk bersama tiga kuasa hukum dari PDAM Tirtanadi.

Tulus Naibaho yang mengaku salah, hanya terdiam saja saat direpeti majelis hakim‎. Kemudian, majelis hakim melanjutkan sidang dengan agenda kelengkapan berkas kuasa tergugat dari PDAM Tirtanadi Sumut.

Dalam perkara class action tergugat 1 adalah PDAM Tirtandi dan tergugat 2 Gubernur Sumatera Utara.

PDAM Tirtanadi memberi kuasa kepada tiga pengecara Irham Buana Nasution, Abdul Hakim Siagian dan M. Nurdin Siregar.‎ Sedangkan Pemprov Sumut memberikan kuasa kepada Tulus Naibaho. Setelah keempat pengecara menunjukan kuasanya, majelis hakim melanjutkan sidang.

Erintuah Damanik memerintahkan kepada kuasa hukum atau diberikan kuasa terhadap class action dari konsumen PDAM Tirtanadi untuk melampirkan identitas konsumen yang dirugikan PDAM Tirtanadi dalam pelayanan distribusi air.

"Kami meminta identitas nasabah (konsumen). Mana tau perkara ini dikabulkan. Sama siapa-siapa ganti rugi ini disalurkan. Rambut sama hitam kita, hati siapa yang tahu. Itu maksud kami dari majelis hakim meminta identitas berupa foto copy konsumen dalam perkaran ini," tutur Erintuah Damanik.

Majelis hakim meminta identitas konsumen PDAM Tirtanadi secara bertahap. Kemudian, Ibrahim Nainggolan selaku penerima kuasa gugatan class action‎ ‎menyanggupi.

Selanjutnya, majelis hakim menunjuk Hakim Syahriana sebagai mediator dalam mediasi antara penggugat dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Medan dan tergugat dari PDAM Tirtanadi dan Pemprov Sumut.

"Silakan menunggu konfirmasi dari hakim Syahriana selaku mediator. Untuk mediasi dengan waktu 30 hari. Dengan ini, sidang saya tutup," ucap Erintuah Damanik sembari mengetuk palu.

Di luar sidang, Abdul Hakim Siagian mengatakan sah-sah saja setiap orang melakukan gugatan class action melalui pengadilan atas pelayanan buruk ‎yang diberikan PDAM Tirtanadi kepada konsumen.

"Gugatan ini sebagai bentuk demokrasi di negara ini. Ada hak dirugikan dari konsumen. Kita harapkan selesai ditingkat mediasi," ucap Abdul Hakim Siagian kepada wartawan.

Abdul Hakim menjelaskan pihaknya akan mengikuti seluruh tahapan gugatan termasuk menghadapi mediasi antara penggugat dan tergugat untuk menghasilkan musyawarah dan mufakat anatar kedua bela pihak.

"Kita merespon baik atas mediasi ini. Kita harapkan selesai ditingkat mediasi ini. Belum sampai ke pokok materi permasalahan. Dari mediasi bisa menghasil musyawarah," katanya.

Sebelumnya, sebanyak 38 orang pengecara tergabung dalam PBH DPC Peradi Medan menyampaikan gugatan perwakilan kelompok atau gugatan class action terhadap PDAM Tirtanadi ke Pengadilan Negeri Medan, Kamis 2 November 2017. (art/drc)

Editor: admin

T#g:PDAM TirtanadiPemprov Sumutpengadilan medan
Berita Terkait
  • Kamis, 18 Jan 2018 23:54

    Ditangkap di Jet Pline, Penembak Mobil CRV Divonis 5 Tahun Penjara

    Dalam dakwaan JPU, terdakwa Heriawan ditangkap oleh petugas Polrestabes Medan pada Selasa 1 Agustus 2017 Pukul 03.00 WIB di tempat hiburan malam, Jet Plane, di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Medan Baru.

  • Kamis, 18 Jan 2018 14:10

    Kasus Dugaan Korupsi IPA Martubung: Kejatisu Salahkan BPKP

    Sepertinya Kejati Sumut menyalahi BPKP yang terlalu lama memberikan laporan hasil audit kerugian negara yang terjadi pada pembangunan IPA Martubung PDAM Tirtanadi.

  • Kamis, 18 Jan 2018 13:52

    Kasus Dugaan Korupsi IPA Martubung Sudah Gelar Perkara, Tapi Belum Ada Tersangka

    Dalam kasus ini Kejari Cabang Belawan telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi di antaranya Direktur Air Limbah Heri Batangari Nasution dan Direktur Administrasi dan Keuangan Arif Haryadian.

  • Kamis, 18 Jan 2018 12:41

    Andi Lala Banding Vonis Matinya

    Vonis mati Andi Lala atas dua kasus pembunuhan sadis yang dilakukan‎, yaitu pembunuhan sadis satu keluarga di Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dan Lubuk Pakam, Deliserdang.

  • Kamis, 18 Jan 2018 12:27

    Ando Akui Sekali Transaksi Seks Online Dapat Untung Rp300 Ribu

    Dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa Ando menjelaskan untuk sekali ‎transaksi seks mendapatkan keuntungan sebesar Rp300 ribu.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir