Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Bentrok Dengan Kelompok Masyarakat, Direktur PT TPL: Kejadian ini sudah dilaporkan ke polisi

Bentrok Dengan Kelompok Masyarakat, Direktur PT TPL: Kejadian ini sudah dilaporkan ke polisi

Oleh: Yudha
Rabu, 18 Sep 2019 08:52
Dibaca: 81 kali
drberita/istimewa
Bahara Sibuea, rompi hitam, saat mengupayakan dialog damai dengan masyarakat Sihaporas yang masuk dan berladang tanpa ijin di lahan konsesi TPL.
DRberita | PT Toba Pulp Lestari tbk menyayangkan tindakan anarkis sekelompok oknum masyarakat Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin 16 September 2019. Tindakan tersebut menyebabkan 1 orang karyawan PT TPL mengalami luka berat dan 8 orang mengalami luka ringan.

Pemukulan itu dilakukan terhadap personil humas dan keamanan PT TPL di Compartement (Compt.) atau Blok B.553. Kejadian bermula sekitar pukul 10.00 WIB. Personil keamanan yang berjaga di Compt. B.068 dan B.081 melaporkan bahwa ada kurang lebih 100 orang warga Sihaporas melakukan penanaman jagung di Compt. B.553, areal yang dimaksud adalah lahan konsesi yang telah selesai dipanen.

Setelah itu, tim keamanan dan humas TPL bergerak menuju areal dan melihat penanaman jagung yang dilakukan sekelompok oknum masyarakat di dalam konsesi PT TPL.

"Humas TPL melakukan upaya dialog damai dan menyampaikan kepada warga agar kegiatan penanaman jagung diberhentikan dahulu dan diadakan musyawarah dan dibicarakan secara baik-baik," ujar Humas PT. TPL Bahara Sibuea dalam keterangan persnya diterima wartawan, Rabu 18 September 2019.

Saat upaya dialog damai itu dilakukan Humas TPL, kata Bahara untuk dapat duduk berbicara bersama di salah satu tepian lokasi, warga Sihaporas bersikeras melakukan penanaman sembari mengeluarkan ancaman yang membuat suasana menjadi memanas. Hingga terjadi pemukulan saat salah seorang warga menolak mengindahkan upaya dialog dengan memukul balok kayu ke personil keamanan TPL hingga terjatuh.

"Menyusul kemudian, masyarakat lain mengambil cangkul dan kayu, memukul humas dan personil keamanan PT TPL lainnya. Ini berdasarkan kronologis yang dibuat bersama para pihak," sambungnya.

Dijelaskan, bahwa areal penanaman tersebut merupakan areal konsesi PT TPL yang telah memiliki izin dan telah memasuki rotasi tanam ekaliptus yang ke-empat.

Direktur PT TPL Mulia Nauli mengatakan izin konsesi PT TPL berada di kawasan hutan negara. Pelaksanaan operasionalnya, perseroan selalu menghormati hak-hak masyarakat dan komunitas adat yang berada dalam wilayah kerja perseroan dengan mengedepankan proses dialog yang terbuka yang dilandasi undang undang dan peraturan yang berlaku dalam penyelesaian masalahnya.

"Kejadian ini sendiri telah dilaporkan perseroan kepada pihak berwenang dan berwajib, sebagai salah satu tanggung jawab perseroan sebagai pemegang izin pengelolaan konsesi yang diberikan negara," ucap Mulia.

Dalam penyelesaian konflik lahan, lanjut Mulia, perseroan melakukan berbagai upaya positif untuk mengatasi penyelesain klaim dengan mediasi yang melibatkan lembaga pemerintahan sebagaimana diwajibkan oleh izin yang dipegang oleh perseroan, dan musyawarah dengan masyarakat hingga terwujudnya program kemitraan untuk operasional yang berkelanjutan sebagaimana yang diamanahkan Perhutanan Sosial dan ditetapkan oleh pemerintah melalui SK Menhut Nomor P.83/MenLhk/Setjen/KUM.1/10/2016.

"Perseroan bersama KPH melakukan sosialisasinya kepada masyarakat dengan pertemuan yang intensif dengan komunitas adat, baik di perkampungan masyarakat, di kantor Kepala Desa, dan di kantor perseroan. Dalam melakukan penyelesaian dengan konsep perhutanan sosial, perusahaan membangun 'Tanaman Kehidupan' berupa tanaman aren, petai, jengkol, dan tumpang sari jagung, yang hasilnya diperuntukkan bagi masyarakat," paparnya.

Penyelesaian klaim hutan adat sendiri mengikuti proses pengakuan hutan adat sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, antara lain melakukan kajian kebenaran keberadaan hutan adat tersebut, salah satunya adanya PERDA Masyarakat Hutan Adat.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT TPL diberikan oleh Kementerian Kehutanan melalui SK Menhut No. 493/KPTS II/1992 jo SK. 179/Menlhk/Sedjen/HPL.0/4/2017 yang tersebar di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. (art/drb)

Editor: admin

Sumber: Pers Rilis

T#g:bentrok masyarakat tplkawasan hutan negaralahan konsesi tplPT TPL
Berita Terkait
  • Rabu, 11 Sep 2019 21:33

    ICC Forum & Expo 2019: PT TPL Raih Stand Terbaik II Kategori Perusahaan/BUMN

    PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) bersyukur kembali mendapatkan Stand Terbaik II Kategori Perusahaan/BUMN, pada Indonesia Climate Change (ICC) Forum dan Expo 2019 yang ke-9, dan Pekan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

  • Jumat, 06 Sep 2019 18:13

    Depan Hotel Santika Medan, Masyarakat Adat Tano Batak Tuding PT TPL Bandit Lingkungan

    Masyarakat adat tano batak mengecam sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, yang memberikan ruang atau panggung untuk para perusak lingkungan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir