Bendahara Pengeluaran RSUD Tanjungbalai Dituntut 6 Tahun Penjara
Selasa, 30 Jan 2018 00:33
Dibaca: 319 kali
drberita/ilustrasi
DINAMIKARAKYAT - Bendahara pengeluaran RSUD Tanjungabali Novryska Saragih dituntut 6 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 29 Januari 2018.
Selain hukum penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan penjara.
Dalam tuntutan JPU Toni F Pangaribuan mengatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi pada anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung di RSUD Tanjungbalai tahun 2015, senilai Rp1,4 miliar.
"Meminta kepada majelis hakim mengadali dan memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Novryska Saragih dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar Toni di hadapan majelis hakim.
Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1,4 miliar. Bila tidak dibayar, terdakwa harus menggantinya dengan kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan.
"Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," jelas JPU.
Dalam dakwaan JPU, terdakwa melakukan korupsi dengan modus merekayasa kas rumah sakit. BPK RI telah memeriksa fisik kas pada buku pengeluaran bendehara dan pemeriksaan pada bukti pertanggungjawaban, diketahui negara mengalami kerugian sebesar Rp1,4 miliar. (art/drc)
T#g:korupsi apbdpengadilan tipikor medanrsud tanjungbalai
Selain hukum penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan penjara.
Dalam tuntutan JPU Toni F Pangaribuan mengatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi pada anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung di RSUD Tanjungbalai tahun 2015, senilai Rp1,4 miliar.
"Meminta kepada majelis hakim mengadali dan memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Novryska Saragih dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar Toni di hadapan majelis hakim.
Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1,4 miliar. Bila tidak dibayar, terdakwa harus menggantinya dengan kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan.
"Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," jelas JPU.
Dalam dakwaan JPU, terdakwa melakukan korupsi dengan modus merekayasa kas rumah sakit. BPK RI telah memeriksa fisik kas pada buku pengeluaran bendehara dan pemeriksaan pada bukti pertanggungjawaban, diketahui negara mengalami kerugian sebesar Rp1,4 miliar. (art/drc)
Editor: admin
T#g:korupsi apbdpengadilan tipikor medanrsud tanjungbalai
Berita Terkait
Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.
DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur
Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.
Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten
Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.
Habis Lebaran Agus Tripriyono Dipanggil Kembali
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Doni Harahap memastikan mantan Kepala BPKAD Pemkab Sergai Agus Tripriyono dipanggil kembali sehabis lebaran idul fitri.
Jaksa Bantah Pemanggilan Agus Tripriyono Hanya Untuk Lucu-lucuan
Isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sergai menyebutkan pemanggilan mantan Kepala BPKAD Agus Tripriyono, mantan Sekda Haris Fadillah, mantan Bendahara BPKAD Sergai Koko dan Kepala BPKAD Gustian hanya untuk lucu-lucuan menjelang lebara
Komentar Pembaca
Berita Terbaru
Politik
| Minggu, 17 Feb 2019 00:04
Di Singapura, SBY dan Prabowo Tidak Ada Bicara Pilpres
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada bicara pilpres ketika berjumpa di Singapura.
Politik
| Sabtu, 16 Feb 2019 23:33
Caleg Demokrat Tantang Jokowi dan Prabowo Datang ke Bandar Pulau
Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, nomor urut 7 Muhammad Arief Tampubolon SH, dapil Sumut 5, dari Partai Demokrat, menantang kedua calon presiden Jokowi dan Prabowo untuk datang ke Kantor Camat Bandar Pulau, Kabupaten Asahan.
Politik
| Senin, 04 Feb 2019 23:30
Andi Arif: Jokowi memebuat malu Indonesia di mata Rusia
Andi menuding pengetahuan Jokowi terbatas karena hanya sekadar menyamakan gaya kampanye Prabowo Subianto dengan Donald Trump di Pilpres Amerika.
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 17:10
MK Tolak Permohonan "Citra Diri" PSI
Mahkamah mengatakan UU 48/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah menjelaskan kampanye yang menampilkan citra diri calon atau pasangan calon tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, dapat terhindar dari pengawasan penyelenggara Pem
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 16:55
Usai Bertemu TKN Jokowi-Amin, Dubes UE Tegaskan Netral di Pilpres
Kata Vincent Guerend usai pertemuan 21 duta besar (dubes) negara-negara Eropa dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 16:34
AHY: Pemerintah Jangan Kisruh Sendiri
Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta pemerintah memperjelas tindak lanjut rencana pembebasan bersyarat (PB) Abu Bakar Ba'asyir (ABB).
Kerah Putih
| Kamis, 24 Jan 2019 16:17
Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.
Kerah Putih
| Kamis, 24 Jan 2019 16:04
Kena OTT KPK, Partai Nasdem Pecat Bupati Mesuji
Jonny menyebutkan kebijakan internalnya adalah sanksi pemberhentian bagi kader yang terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.