Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Bendahara Pengeluaran RSUD Tanjungbalai Dituntut 6 Tahun Penjara

Bendahara Pengeluaran RSUD Tanjungbalai Dituntut 6 Tahun Penjara

Selasa, 30 Jan 2018 00:33
Dibaca: 278 kali
drberita/ilustrasi
Sidang korupsi RSUD Tanjungbalai
DINAMIKARAKYAT - Bendahara pengeluaran RSUD Tanjungabali Novryska Saragih dituntut 6 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 29 Januari 2018.

Selain hukum penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan penjara.

Dalam tuntutan JPU Toni F Pangaribuan‎ mengatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi pada anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung di RSUD Tanjungbalai tahun 2015, senilai Rp1,4 miliar.

"Meminta kepada majelis hakim mengadali dan memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman kepada ‎ terdakwa Novryska Saragih dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar Toni di hadapan majelis hakim.

Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1,4 miliar. Bila tidak dibayar, terdakwa harus menggantinya dengan kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan.

"Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," jelas JPU.

Dalam dakwaan JPU, terdakwa melakukan korupsi dengan modus merekayasa kas rumah sakit. BPK RI telah memeriksa fisik kas pada buku pengeluaran bendehara dan pemeriksaan pada bukti pertanggungjawaban, diketahui negara mengalami kerugian sebesar Rp1,4 miliar. (art/drc)

Editor: admin

T#g:korupsi apbdpengadilan tipikor medanrsud tanjungbalai
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Jumat, 08 Jun 2018 07:12

    Habis Lebaran Agus Tripriyono Dipanggil Kembali

    Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Doni Harahap memastikan mantan Kepala BPKAD Pemkab Sergai Agus Tripriyono dipanggil kembali sehabis lebaran idul fitri.

  • Jumat, 08 Jun 2018 06:57

    Jaksa Bantah Pemanggilan Agus Tripriyono Hanya Untuk Lucu-lucuan

    Isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Sergai menyebutkan pemanggilan mantan Kepala BPKAD Agus Tripriyono, mantan Sekda Haris Fadillah, mantan Bendahara BPKAD Sergai Koko dan Kepala BPKAD Gustian hanya untuk lucu-lucuan menjelang lebara

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir