Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • Bendahara Pengeluaran RSUD Tanjungbalai Dituntut 6 Tahun Penjara

Bendahara Pengeluaran RSUD Tanjungbalai Dituntut 6 Tahun Penjara

Selasa, 30 Jan 2018 00:33
Dibaca: 133 kali
drberita/ilustrasi
Sidang korupsi RSUD Tanjungbalai
DINAMIKARAKYAT - Bendahara pengeluaran RSUD Tanjungabali Novryska Saragih dituntut 6 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 29 Januari 2018.

Selain hukum penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan penjara.

Dalam tuntutan JPU Toni F Pangaribuan‎ mengatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi pada anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung di RSUD Tanjungbalai tahun 2015, senilai Rp1,4 miliar.

"Meminta kepada majelis hakim mengadali dan memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman kepada ‎ terdakwa Novryska Saragih dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar Toni di hadapan majelis hakim.

Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp1,4 miliar. Bila tidak dibayar, terdakwa harus menggantinya dengan kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan.

"Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," jelas JPU.

Dalam dakwaan JPU, terdakwa melakukan korupsi dengan modus merekayasa kas rumah sakit. BPK RI telah memeriksa fisik kas pada buku pengeluaran bendehara dan pemeriksaan pada bukti pertanggungjawaban, diketahui negara mengalami kerugian sebesar Rp1,4 miliar. (art/drc)

Editor: admin

T#g:korupsi apbdpengadilan tipikor medanrsud tanjungbalai
Berita Terkait
  • Selasa, 20 Feb 2018 01:29

    Surat Tuntutan Belum Selesai, Sidang Korupsi Binahati Batal Digelar

    JPU batal membacakan surat tuntutan terdakwa korupsi dana penyertaan modal Pemkab Nias tahun 2007 senilai Rp6 miliar Binahati B Baeha di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 19 Februari 2017.

  • Selasa, 20 Feb 2018 01:12

    Kejati Sumut Dinilai Tidak Profesional Tangani Kasus Korupsi

    Seperti tidak ditahannya tersangka kasus dugaan korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur pemerintah desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sumut tahun 2015 inisial ES.

  • Selasa, 20 Feb 2018 01:10

    DPRD Medan Akui Proyek Jalur Pendestrian Rp100 Miliar Mubajir

    Pembangunan jalur pendestrian tersebut telah menghabiskan APBD 2017 senilai Rp100 miliar melalui Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan.

  • Kamis, 15 Feb 2018 00:59

    Kejati Sumut dan Tim Ahli Jadwalkan Pemeriksaan Lapangan Proyek Taman Raja Batu

    Kejati Sumut sudah berkoordinasi dengan saksi ahli untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan langsung ke objek korupsi Taman Raja Batu, di kawasan Perkantoran Paya Loting, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

  • Rabu, 14 Feb 2018 02:03

    Tiga Terdakwa Korupsi Kapal Nelayan DKP Sumut Dihukum Bervariasi

    Tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan 6 unit kapal nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut dijatuhi hukuman bervariasi di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa 13 Februari 2018.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir