Bank Sumut
  • Home
  • Hukum
  • 2 Tahun DPO, Mafia Tanah Dibawa Pengacaranya ke Polda Sumut

2 Tahun DPO, Mafia Tanah Dibawa Pengacaranya ke Polda Sumut

Minggu, 11 Mar 2018 23:49
Dibaca: 2.052 kali
drberita/istimewa
Kantor Dirkrimum Polda Sumut.
DINAMIKARAKYAT - Ratna Erina Siahaan, istri dr Natigor Sipahutar mengapresiasi respon Kapoldasu Irjen Paulus Waterpauw serta jajaran Ditreskrimum yang bergerak cepat atas pengaduannya untuk mengungkap dugaan adanya permainan mafia tanah di Kota Medan.
    
Erina yang didampingi pengacaranya Nurdin Sipayung SH kepada wartawan, Minggu 11 Maret 2018, mengatakan Kapoldasu dan jajarannya memang butuh keseriusan dalam menyelidikin kasus dugaan mafia tanah tersebut.
    
Kasus yang diadukannya ini berawal ketika tanah yang dibeli suaminya puluhan tahun yang lalu saat masih seorang dokter umum. Tanah tersebut mendapatkan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 1271 di Jalan Sei Arakundo, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, seluas 1.724 M2.
    
Namun tanah yang dibeli suaminya dari rekannya sesama dokter itu tidak kunjung mereka bangun sehingga terkesan tak bertuan. Kemudian diduga dimanfaatkan mafia tanah dengan mengajukan gugatan atas kepemilikan SHM dr Natigor.
    
Dasar gugatan diajukan melalui SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama Warsiah yang sengaja diajukan oleh mafia tanah yang bermain dari belakang layar.
     
Sebelumnya kata Erina Siahaan, mereka menerima surat pemberitahuan dari BPN Medan No. 1240/12.71-600/VIII/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 yang menyatakan ada permohonan yang diajukan Warsiah penduduk Dusun Karya Maju, Desa Simpang Semadam, Aceh Tenggara, untuk pembatalan sertifikat hak milik atas nama dr Natigor.
    
Padahal sebelumnya dr Natigor melalui kuasa hukumnya saat itu Purba Halomoan Siagian SH pada 15 Maret 2016 telah melaporkan Warsiah ke Poldasu dengan LP/310/III/2016 SPKT I dengan tuduhan penggunaan surat palsu berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) yang diduga bodong untuk lahan di objek yang sama di Jalan Sei Arakundo.
    
Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Ditreskrimum Poldasu dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. B/945/IX tertanggal 1 September 2016 dan menetapkan Warsiah sebagai tersangka.

Karena tersangka tidak kunjung memenuhi panggilan dan tidak diketahui rimbanya, kepolisian kemudian menetapkannya sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) dan diumumkan pada 29 September 2016.
    
Guna menuntaskan masalahnya ini, Erina kemudian melakukan pengaduan ke Ditreskrimum Poldasu terhadap 4 kuasa hukum Warsiah dari Kantor Hukum Bonar Gultom SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Abdullah Lubis No. 30 Medan.

Sesuai LP/III/I/2018 SPKT II Tgl 29 Januari 2018 tentang dugaan penggunaan surat kuasa palsu.
    
Selanjutnya Warsiah penduduk Dusun Karya Maju, Desa Simpang Semadam, Aceh Tenggara yang oleh Ditreskrimum Poldasu, telah ditetapkan sebagai tersangka dan berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) sejak 29 September 2016 lalu, akhirnya nongol di ruang Unit III Subdit II Lantai II Ditreskrimum Poldasu, Rabu 6 Maret 2018.
     
Ia dihadirkan oleh tim pengacara dari Kantor Hukum Bonar Gultom SH dan Rekan di hadapan penyidik berkaitan dengan gugatan yang diajukan Ratna Erina Siahaan, istri dari dr Natigor Sipahutar SpOG atas penggunaan surat keterangan palsu kepada 4 advokat yang merupakan kuasa hukum Warsiah.
    
Kehadiran Warsiah yang telah diburon pihak kepolisian sejak 2016 lalu langsung mendapat tanggapan penyidik dan menetapkannya dengan status tahanan. Hingga Kamis malam, Warsiah menjalani pemeriksaan. Namun petugas urung menahannya karena kondisi kesehatan Warsiah yang cukup memprihatinkan karena menderita sakit.
    
Dari keterangan Warsiah di hadapan penyidik didapat keterangan baru yang akan terus dikembangkan termasuk akan meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga ikut bermain dan berada di belakang layar sehingga Warsiah mampu memiliki SKT yang diduga direkayasa.
    
"Dengan kehadiran Warsiah ini kita optimis masalah tanah ini bisa segera tuntas. Kita berharap kepolisian secepatnya memproses hingga berkasnya bisa P21 dan disidangkan," kata Nurdin Sipayung SH advokat yang mendampingi Erina Siahaan.
    
Dengan terdeteksinya keberadaan Warsiah maka diyakini pengusutan berjalan cepat dan tuntas hingga kliennya dr Natigor bisa kembali memiliki lahan yang telah disertifikatkan itu tanpa ada klaim kepemilikan dari pihak lain.

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan membenarkan adanya pemanggilan kepada keempat pengacara atas pengaduan Erina Siahaan. Juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Warsiah yang selama ini DPO.
    
"Pemanggilan untuk dimintai keterangan sudah dilakukan. Saya sudah tanya ke penyidik yang menanganinya. Yang pasti petugas akan bekerja secara profesional," tegasnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:badan pertanahan nasionalbpn medanbpn sumutmafia tanahpolda sumutshm tanah
Berita Terkait
  • Selasa, 10 Sep 2019 22:33

    Gubernur Sumut Jangan Membisu Lahan Negera Dirampok Mafia Tanah

    Massa yang kurang lebih 500 orang itu mengatasnamakan Kelompok Tani Menggugat (KTM), Forum Rakyat Bersatu (FRB) Sumut dan Komite Revolusi Agraria (KRA) yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu (KRB).

  • Kamis, 05 Sep 2019 02:16

    Bobby: Fery "Tak Mungkin" ditahan, Dia anak Sarmadan Hasibuan

    Kader PMII ini mengharapkan Polda Sumut tidak hanya sebatas menggunakan hukum teringan atas seseorang yang terjerat narkoba. Apalagi seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh.

  • Minggu, 01 Sep 2019 21:45

    JMM Apresiasi Kapolda Agus: Dugaan Korupsi UIN Sumut Jadi Penentu

    JMM menilai selama ini Agus berhasil sebagai pengayom dan sahabat bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara, serta berhasil dalam mengungkap kasus-kasus besar di Sumut.

  • Sabtu, 31 Agu 2019 12:14

    Tak Percaya, Alumni Minta Polda Buktikan Dugaan Korupsi UIN Sumut

    Dugaan korupsi di UIN Sumut menjadi perhatian alumni. Mereka tidak percaya sudah terjadi perbuatan 'haram' dibekas kampus tempat mereka menimba ilmu. Polda pun diminta untuk membuktikan tindak pidana korupsi itu.

  • Kamis, 29 Agu 2019 10:47

    Info Diperiksa Polda, Humas UIN Sumut Ngaku Belum Tahu

    Humas Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut Yuni mengaku belum mendapatkan informasi soal pemeriksaan Tipikor Polda, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan gedung dan pengadaan cleaning service.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir