Wakil Rakyat Tidur Saat Sidang Paripurna
Selasa, 11 Okt 2016 22:13
Dibaca: 721 kali
istimewa
DINAMIKARAKYATCOM - Rapat paripurna DPRD Kota Medan, tentang Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di gedung DPRD, Jalan Kapt. Maulana Lubis, Selasa (11/10/2016), ada yang tertidur.
Yang tidur itu adalah wakil rakyat yang mungkin bosan mendengarkan pidato. Atau kemungkinan anggota dewan itu ada sakit gulanya, sehingga tidak tahan ngantuk berada di ruangan ber-ac.
Padahal wakil rakyat itu digaji pakai uang dari rakyat. Ketika menjalankan tugasnya ia tidur layaknya sedang berada di rumah. (art/drc)
Berita Terkait
Refleksi Akhir Tahun: Proses Perizinan Podomoro Deli City Dosa Siapa?
DINAMIKARAKYATCOM - Akankah nasib Walikota Medan kali ini bakal berurusan lagi dengan penegak hukum? Ditersangkakan? dan ditahan? Tentu kita berharap kutukan ini jangan berulang. Sejatinya rakyatlah y
Anggaran Laptop dan Tablet DPRD Medan Sebesar Rp 1 Miliar Untuk Gaya-gayaan
DINAMIKARAKYATCOM - Rencana pengadaan laptop dan tablet untuk anggota DPRD Medan sebesar Rp 1 miliar, dinilai tidak memiliki sensitifitas sosial. Berdalih fasilitas, laptop dan tablet diusulkan untuk
Gara-gara Podomoro, Walikota dan Anggota DPRD Medan Didoakan Dapat Azab Setimpal
DINAMIKARAKYATCOM - Ratusan massa aksi dari Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (Gerbraksu) memblokir jalan di depan Kantor Pemko dan DPRD Medan, Jalan Kap. Maulana Lubis, Kamis (3/11/2016)
Dua Hari, 100 Massa Gerbraksu Akan Demo Dugaan Suap Podomoro
DINAMIKARAKYATCOM - Selama dua hari berturut-turut 100 orang massa akan melakukan aksi unjukrasa di Kantor Pemko Medan, DPRD dan depan pembangunan gedung Podomoro Deli City. Mulai Kamis (3/11/2016) sa
Ada Asiang di Lahan Podomoro Deli City Medan
DINAMIKARAKYATCOM - Ternyata, lahan yang di atasnya ada pembangunan Podomoro Deli City Medan, alas haknya pertama adalah milik PT Pertamina. Lahan itu kini sudah dikuasi oleh kelompok Agung Podomoro G
Komentar Pembaca
Berita Terbaru
Politik
| Minggu, 17 Feb 2019 00:04
Di Singapura, SBY dan Prabowo Tidak Ada Bicara Pilpres
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada bicara pilpres ketika berjumpa di Singapura.
Politik
| Sabtu, 16 Feb 2019 23:33
Caleg Demokrat Tantang Jokowi dan Prabowo Datang ke Bandar Pulau
Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, nomor urut 7 Muhammad Arief Tampubolon SH, dapil Sumut 5, dari Partai Demokrat, menantang kedua calon presiden Jokowi dan Prabowo untuk datang ke Kantor Camat Bandar Pulau, Kabupaten Asahan.
Politik
| Senin, 04 Feb 2019 23:30
Andi Arif: Jokowi memebuat malu Indonesia di mata Rusia
Andi menuding pengetahuan Jokowi terbatas karena hanya sekadar menyamakan gaya kampanye Prabowo Subianto dengan Donald Trump di Pilpres Amerika.
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 17:10
MK Tolak Permohonan "Citra Diri" PSI
Mahkamah mengatakan UU 48/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah menjelaskan kampanye yang menampilkan citra diri calon atau pasangan calon tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, dapat terhindar dari pengawasan penyelenggara Pem
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 16:55
Usai Bertemu TKN Jokowi-Amin, Dubes UE Tegaskan Netral di Pilpres
Kata Vincent Guerend usai pertemuan 21 duta besar (dubes) negara-negara Eropa dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 16:34
AHY: Pemerintah Jangan Kisruh Sendiri
Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta pemerintah memperjelas tindak lanjut rencana pembebasan bersyarat (PB) Abu Bakar Ba'asyir (ABB).
Kerah Putih
| Kamis, 24 Jan 2019 16:17
Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.
Kerah Putih
| Kamis, 24 Jan 2019 16:04
Kena OTT KPK, Partai Nasdem Pecat Bupati Mesuji
Jonny menyebutkan kebijakan internalnya adalah sanksi pemberhentian bagi kader yang terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.
Berita Populer
Caleg Demokrat Tantang Jokowi dan Prabowo Datang ke Bandar Pulau
Dibaca 18 kali