Bank Sumut
  • Home
  • Ekonomi
  • Demi Alasan Bisnis, Banyak Gedung Heritage di Medan Beralih ke Pihak Swasta

Demi Alasan Bisnis, Banyak Gedung Heritage di Medan Beralih ke Pihak Swasta

Selasa, 13 Agu 2019 00:45
Dibaca: 52 kali
drberita/istimewa
Grand Aston Medan.
DRBerita - Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) akan mendata dan memantau gedung bersejarah agar tidak beralih ke pihak swasta. Upaya itu dilakukan untuk mengawal dan mempertahankan keberadaan gedung-gedung heritage sebagai aset dan kekayaan budaya Sumatera Utara.

Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari Sinik mengaku prihatin dengan berakhirnya satu persatu gedung heritage di Sumatera Utara, terutama Medan. Demi alasan bisnis, banyak gedung bersejarah yang jatuh ke tangan swasta. Mirisnya, bangunan tersebut justru dihancurkan dijadikan bangunan baru seperti hotel, perumahan dan lain sebagainya.

Padahal bangunan-bangunan tersebut mengandung jejak sejarah yang mampu menceritakan kepada generasi saat ini bagaimana dahulu Kota Medan memiliki nilai penting dalam perdagangan dunia.

"Keberadaan bangunan bersejarah sangat penting sebagai pelajaran bagi kita dan generasi berikutnya, bahwa Kota Medan pernah memiliki peran sangat penting dalam perdagangan dunia. Itulah kekayaan budaya Kota Medan. Potensi ini sangat besar untuk dijual sebagai destinasi wisata," ujar Azhari.

Contoh nyata adalah gedung bekas Kantor PD Aneka Industri Jasa (AIJ) di Jalan Merak Jingga yang dihancurkan dan dijadikan hotel, gedung Balai Kota yang dijadikan hotel Grand Aston melalui BOT dan beberapa bangunan lainnya.

Atas pertimbangan itulah, ujar Azhari, ia akan mendata, memantau dan terus mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada bangunan bersejarah. Pasalnya, selama ini tidak ada lembaga yang melakukan hal itu, sehingga banyak di antara bangunan bersejarah yang beralih kepemilikan ke swasta.

Upaya yang akan dilakukannya mendapat perhatian serius dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah. "Kemarin saya ketemu dengan Gubernur dan Wagub, Kadis Infokom Fitriyus, Kepala OPD Bina Marga di masjid Jalan Kejaksaan dan menceritakan tentang upaya perlindungan yang akan LIPPSU lakukan. Alhamdulillah Gubernur dan Wagubsu sangat mendukung," ujar Azhari, akhir pekan.

Dukungan itu, ujarnya menjadi bukti bahwa pemimpin Sumut itu memiliki kepedulian dengan sejarah dan kebudayaan Sumut. "Pemimpin seperti inilah yang kita harapkan untuk menyelamatkan heritage di Sumut menuju provinsi bermartabat," katanya.

Dalam prosesnya, ujar Azhari, LIPPSU akan memasang spanduk pada bangunan-bangunan heritage lengkap dengan sejarah berdirinya bangunan dan sejarah peruntukan dari masa ke masa. Sehingga masyarakat bisa mengenal dan paham sejarah setiap gedung tua di Medan.

"Keterangan tentang sejarah berdiri dan peruntukannya menggunakan dua bahasa Indonesia dan Inggris. Sehingga selain warga Medan, turis asingpun bisa memahami. Saya yakin upaya ini mampu mendongkrak kunjungan wisatawan ke Medan dan Sumut," ujarnya. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: Pengawal.id

T#g:ari sinikazhari sinikbangunan tuagedung hertagegedung sejarahlippsupeninggalan belanda
Berita Terkait
  • Rabu, 21 Agu 2019 22:45

    Buruh Demo Walikota dan DPRD Medan Pertanyakan Kantor DPC KSPSI

    Massa FSP LEM-SPSI juga meminta Pemko Medan untuk menjelaskan status Kantor DPC KSPSI yang berada di Jalan Ahmad Yani VII No. 29 Medan, atau segera diberikan penggantinya.

  • Selasa, 06 Agu 2019 21:43

    Pemko Medan Ambil Alih Bangunan Tua Peninggalan Belanda

    Bangunan tua itu berdiri pada masa jaman Belanda. Pemko Medan telah mengambil-alih bangunan tua itu dari warga yang bertempat tinggal dan ormas yang berkantor.

  • Sabtu, 03 Agu 2019 00:49

    Walikota Medan Kirim Oknum Intervensi Direktur LIPPSU

    Azhari menceritakan, ada seorang oknum yang memintanya untuk tidak melanjutkan laporan kasus dugaan korupsi Lapangan Barosokai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Sabtu, 13 Jul 2019 23:59

    Carut-marut Pembelian Lapangan Barussokai Oleh Pemko Medan

    Pemerintah Kota Medan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga telah melakukan praktik koloborasi penipuan, penggelapan, manipulasi dan korupsi secara berjamaah dengan terencana dan tersistim.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 23:56

    LIPPSU Laporkan Pembelian Lapangan Barussokai Medan ke KPK

    Azhari menilai Pemerintah Kota Medan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga telah melakukan praktik koloborasi penipuan, penggelapan, manipulasi dan korupsi secara berjamaah dengan terencana dan tersistim.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir