• Home
  • Ekonomi
  • 2017, Sumut Dapat Alokasi dari APBN Rp 19,8 Triliun

2017, Sumut Dapat Alokasi dari APBN Rp 19,8 Triliun

Kamis, 15 Des 2016 22:05
Dibaca: 396 kali
istimewa
Gubsu dan Sekda beserta kepala BPK RI perwakilan Sumut.

DINAMIKARAKYATCOM - Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi menyerahkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2017 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Selain penyerahan DIPA, turut juga dilaksanakan penyerahan secara simbolis pagu Daftar Alokasi Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa kepada provinsi dan kabupaten kota. Penyerahan juga dibarengi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP.

Penyerahan DIPA merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2017 yang telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah pada tahun 2016.


"Penyerahan DIPA tahun (2017) ini dapat lebih awal, agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah dapat lebih baik disbanding tahun 2016, sehingga menunjukan langkah nyata manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya Provinsi Sumut," ujar Erry dihadapan FKPD Provsu dan sejumlah Kepala Daerah se-Sumut di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (15/12/2016).

Dalam APBN tahun 2017, kata Erry, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.080,5 triliun. Distribusi dari belanja negara masing-masing sebesar 36,7 persen atau sekitar Rp 763,6 triliun melalui belanja kementerian/lembaga, dan sebesar 36,8 persen atau sekitar Rp 764,9 triliun dialokasikan melalui transfer ke daerah dan dana desa.

Sementara sisanya sebesar 26,5 persen atau sekitar Rp 552,0 triliun dialokasikan melalui belanja bagian anggaran bendahara umum negara.


"Khusus untuk Provinsi Sumut total alokasi APBN tahun 2017 mencapai Rp 19,8 triliun. Sementara itu, besaran dana transfer ke Pemprovsu dan Pemkab dan Pemko termasuk Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa tahun 2016 mencapai Rp 41 triliun," kata Erry.

"Karena sebahagian besar dana APBN dibiayai dari perpajakan maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.

Erry menjelaskan, anggaran daerah dan dana desa tahun 2017 mencapai Rp 764,9 triliun menunjukan komitmen desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggir sebagaimana visi pembangunan yang tertuang dalam Nawacita.


Erry juga mengingatkan mulai tahun 2017 terjadi penambahan pembayaran gaji ASN bidang pendidikan pasca peralihan dari kabupaten kota ke provinsi. Terkait hal ini, menurut Erry masih menyisakan kekurangan sebesar Rp 400 miliar.

Selain itu, nasib tenaga honor di bidang pendidikan yang selama ini dibayarkan oleh pemkab/pemko juga perlu menjadi perhatian.

"Untuk DAU (Dana Alokasi Umum) kita masih ada kekurangan sekitar Rp 400 miliar. Sementara hitungan kita, kebutuhan untuk guru dan tenaga administrasi pendidikan SMA sekitar Rp 1,2 Triliun," ujar Erry.


Kekurangan tersebut karena alokasi yang diberikan pemerintah pusat masih kurang dari kebutuhan. Hal ini juga tidak hanya dialami Sumut, tetapi provinsi lain juga mengalami hal sama. Bahkan Provinsi Jawa Tengah kekurangan sebesar Rp 800 miliar. "Jadi tidak hanya Sumut yang kurang. Seluruh daerah lainnya juga merasakan kondisi yang sama," katanya.

Untuk menutupi kekurangan itu, kata Erry, ada dua pilihan yakni menunggu adanya regulasi dari pusat untuk penggunaan dana BOS. Pasalnya saat ini, dana tersebut hanya diperuntukkan bagi sekolah tingkat SD dan SMP. Sehingga harus ada aturannya. "Nah, untuk itu harus ada payung hukumnya," sebutnya.

Pilihan kedua, lanjut Erry, yakni bagaimana pemerintah kabupaten/kota bisa memberikan sebagian DAU-nya untuk menutupi kekurangan. Apalagi dengan peralihan ini, besaran DAU yang diberikan kepada pemkab/pemko sebelumnya juga tidak berkurang. Sehingga memungkinkan daerah untuk tetap mengalokasikannya untuk gaji guru dan tenaga pendidikan SMA.


"Jadi kita harapkan kelebihan DAU itu bisa ditransfer ke provinsi, agar kita berikan ke guru dan tenaga pendidikan. Itu juga harus ada payung hukumnya," sebutnya.

Erry juga menyebutkan bahwa nasib tenaga honor yang diangkat oleh pemkab/pemko sebelumnya, juga harus menggunakan regulasi yang jelas agar tetap bisa diberikan honornya.

"Honor juga begitu, jadi dana yang sebelumnya dialokasikan pemkab/pemko bisa ditransfer ke provinsi untuk diberikan kembali kepafa guru dan tenaga pendidikan," katanya sembari menyebutkan masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. (art/drc)

T#g:gubsu
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jan 2018 04:27

    KPK Diminta Sadap Proses Pengadaan Logistik Pilgubsu

    Ketua Umum DPP Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (GAMSU) Ali Muksin meminta KPK melakukan penyadapan terhadap proses pengadaan logistik pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018.

  • Rabu, 17 Jan 2018 01:54

    Ketum DPP SPRI Menilai Edy Rahmayadi Terkesan Sangat Apriori

    Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menilai pernyataan Cagubsu Edy Rahmayadi yang merendahka jurnalis di Medan, Sumatera Utara, termasuk golongan orang susah terkesan sangat apriori.

  • Selasa, 16 Jan 2018 14:01

    Soal Pilgubsu Rp1,2 Triliun, Saut: Kerja KPK membawa koruptor ke pengadilan

    Besarnya biaya pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018 ini menimbulkan banyak penilain, sehingga perlu adanya pengawasan ekstra agar tidak terjadi kebocoran, khususnya kepada KPK.

  • Selasa, 16 Jan 2018 01:34

    Kata Muhri, Seandainya Tengku Erry Ikut Pilgubsu Pasti Akan Lebih Menarik

    Jika konteks penilaian terhadap calon gubernur dan pasangannya, lanjut politisi demokrat ini, hanya pasangan JR Saragih dan Ance Silian yang benar-benar memiliki rekam jejak pengorbanan terhadap pembangunan daerah.

  • Senin, 15 Jan 2018 23:54

    DPRD Sumut: KPK Tidak Perlu Awasi Anggaran Pilgubsu

    DINAMIKARAKYAT - Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) tidak perlu mengawasi anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) senilai Rp1,2 triliun.Demikian ditegaskan anggota DPRD Sumut

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir