Bank Sumut
  • Home
  • Aksi Massa
  • Demo di Kejatisu, PMII Minta KPK Usut Proyek Lintasan Kereta Api di Sumut

Demo di Kejatisu, PMII Minta KPK Usut Proyek Lintasan Kereta Api di Sumut

Sabtu, 14 Mar 2020 15:20
Dibaca: 220 kali
drberita/istimewa
Massa aksi PC PMII Kota Medan unjuk rasa di Kantor Kejatisu.
Bobby Nasution Center
DRberita | Puluhan massa aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan, Jumat 13 Maret 2020, mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH Nasution, Medan.

Massa meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi pada pekerjaan proyek lintasan kereta api di wilayah Sumatera Utara. Jika tidak bersedia, massa PMII akan meminta KPK yang menangani dugaan korupsi tersebut.

"Kami minta segera Kejatisu untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi pada proyek pembangunan lintasan kereta api di Sumut. Kalau tidak, kami akan minta KPK yang mengusutnya," ucap Koordinator Aksi Ryan Hasibuan.

"Pekerjaan proyek ini bersumber dari APBN tahun 2019. Kejatisu jangan diam saja dan tutup mata, ratusan miliar uang diduga hilang akibat proyek ini," sambungnya.

Dalam pernyataan sikapnya, dugaan korupsi lintasan kereta api tersebut terjadi pada tahun 2019, di antaranya pembangunan lintasan kereta api Rantau Prapat-Kota Pinang yang dikerjakan oleh PT. Multi Engineering Group dengan anggaran Rp 129.544.672.000.

Kemudian, pembangunan lintasan kereta api Langsa-Besitang Km 414 + 000 s/d 418 + 000 (BSL-1) yang dikerjakan oleh PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dengan anggaran Rp 126.124.371.000.

Pembangunan litasan kereta api Langsa-Besitang Km 418 + 000 s/d 420 + 500 (BSL-2) yang dikerjakan oleh PT. Sejahtera Intercon dengan anggaran Rp 85.279.110.000.

Pembangunan lintasan kereta api Langsa-Besitang Km 420 + 500 s/d 423 + 500 (BSL-3) yang dikerjakan oleh PT. Calista Perkasa Mulia dengan anggaran Rp 85.400.182.000.

Selanjutnya, pembangunan lintasan kereta api Langsa-Besitang Km 423 + 500 s/d 426 + 000 (BSL-4) yang dikerjakan oleh PT. Karya Putra Yasa dengan anggaran Rp 86.505.644.000.

"Kami juga meminta KPK agar melakukan supervisi atas adanya dugan korupsi yang terjadi pada proyek lintasan kereta api di Sumut ini. Agar KPK meninjau langsung lokasi proyek tersebut," kata Ryan.

"Kami minta Kejatisu harus segera memeriksa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara, karena ada dugaan kerjaan tidak sesuai dengan bestek dan spesifikasi yang
terindikasi korupsi," sambungnya.

Tak lama berorasi di depan Kantor Kejatisu, massa aksi PMII Kota Medan ini kemduian diterima Kasipenkum Kejatisu Sumanggar Siagian. Dalam sambutannya, Sumanggar berjanji akan menindaklanjuti aspirasi massa dengan melaporkan kepimpinannya.

"Laporan dan aspirasi dari adik-adik mahasiswa ini akan saya tindaklanjuti ke pimpinan," ucap Sumanggar. Selanjutnya massa PMII Kota Medan membubarkan diri dengan tertib dan aman. (art/drc)

Editor: Gambrenk

T#g:kantor kejati sumutkejati sumutkorupsi apbnpmii medan
Berita Terkait
  • Minggu, 29 Mar 2020 20:07

    Agar Terungkap Jaksa Nakal, Amir Yanto Harus Segera Periksa Plt Kadis PU Medan

    Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Amir Yanto harusnya segera memeriksa Plt Kadis PU Medan Zulfansyah untuk membuktikan dugaan korupsi sejumlah paket pekerjaan proyek APBD tahun 2019.

  • Selasa, 24 Mar 2020 15:38

    Aspidsus Kejatisu Diminta Periksa 3 Paket Proyek Dinas PU Medan

    Paket proyek drainase Dinas Pekerja Umum (PU) Kota Medan yang tidak selesai pekerjaannya tetapi lunas dibayar pada tahun 2019, harus diusut tuntas Kejatisu untuk memastikan adanya tindak pidana korupsi.

  • Sabtu, 14 Mar 2020 13:28

    Soal Eks HGU PTPN2, Unjuk Rasa PMII Medan tak Ditanggapi BPN Sumut

    Unjuk rasa dari Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Medan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumatera Utara, Jumat 13 Maret 2020, tidak mendapat tanggapan.

  • Sabtu, 14 Mar 2020 12:47

    Felix Sidabutar Terpilih Aklamasi Ketua Forum Wartawan Kejaksaan Wilayah Sumut

    Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Wilayah Sumut menetapkan secara aklamasi Felix Sidabutar sebagai ketua, yang baru dilaksanakan di salasatu café, Kota Medan, Jumat 13 Maret 2020.

  • Jumat, 13 Mar 2020 15:11

    IPK Kepung Kantor Kejati Sumut, Tolak Adanya Intervensi ke Penegak Hukum

    Ratusan massa dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya (DPD IPK) Kota Medan, mengepung Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH. Nasution, Medan, Jumat 13 Maret 2020.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir