Bank Sumut

2 OPD Pemkab Simalungun Dilaporkan ke Kejatisu

Oleh: Artam
Jumat, 14 Feb 2020 00:37
Dibaca: 107 kali
drberita
Kasi III Intel Kejatisu Rismiadi menerima perwakilan massa aksi.
Bobby Nasution Center
DRberita | Puluhan massa dari DPC Siantar-Simalungun dan Lembaga Independen Peduli Aset Negara, berunjuk rasa di depan Kantor Kejatisu, Jalan AH. Nasution, Medan, Kamis 13 Februari 2020. Massa melaporkan dugaan korupsi dua OPD Pemkab Simalungun.

Kedua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dilaporkan yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (BPMPN) dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).

Korlap Aksi Hasan Basri Harahap meminta Kejatisu menangkap Kadis PUPR Benny Saragih dan Kepala BPMPN Immam Nainggolan beserta antek-anteknya.

Kejatisu agar segera memanggil dan memeriksa Kepala BPMPN Simalungun Immam Nainggolan serta antek-ateknya dan Direktur CV. KJ, CV. RAS sebagai pihak rakanan pelaksana kegiatan yang diduga merugikan negara sebesar Rp 1,8 miliar pada kegiatan kepeningkatan kapasitas penyelenggara pemilihan pengulu dan peningkatan kapasitas penguluh terpilih tahun 2016 dengan total anggaran sebesar Rp 9,9 miliar.

"Juga meminta Kejatisu memanggil dan memeriksa Kadis PUPR Simalungun Benny Saragih serta antek-anteknya karena diduga korupsi kegiatan peningkatan jaringan irigasi seluas 70 hektar di Bah Hilang, Kecamatan Tanah Jawa tahun 2018 senilai Rp 1,6 miliar yang telah merugikan Negara sebesar Rp 500 juta," kata Hasan Basri.

Setelah berorasi beberapa saat, perwakilan massa akhirnya diterima Kasi III Intel Kejatisu Rismaidi di ruang kerjanya.

"Kami sudah menerbitkan surat perintah untuk melidik kasusnya. Kasusnya kami telaah untuk kami usut seterusnya," kata Rismaidi kepada perwakilan massa.

"Dasar telaah ini yang akan kami bentuk tim mengusutnya. Secepatnya akan kami usut, terhitung 2 minggu dari sekarang," janjinya.

Setelah selesai mendapatkan penjelasan dari Kasi C Intel, massa selanjutnya meninggalkan Kantor Kejatisu dengan tertib, aman dan terkendali. (art/drc)

Editor: Gambrenk

T#g:bpmpn simalungunkejati sumutkorupsi apbdpupr simalungun
Berita Terkait
  • Kamis, 27 Feb 2020 15:04

    Kejatisu Terima Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Kosong di Kota Tanjungbalai

    Dugaan korupsi pengadaan tanah kosong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Tanjungbalai, tahun 2017, mendapat respon dari Kejatisu dan akan ditindaklanjuti.

  • Rabu, 26 Feb 2020 12:03

    Mantan Kepala Dinas PUPR Tanjungbalai Mangkir dari Panggilan Kejari

    Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai M mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Asahan dan kasus dugaan korupsi pengadaan LPJU tahun anggaran 2018.

  • Rabu, 26 Feb 2020 10:53

    Ingat Jaksa Nakal, Pejabat Pemko Medan 'Ngopi Bareng' Kajati Sumut

    Amir mengucapkan terima kasih atas digelarnya 'Ngopi Bareng' ini. Ketika menjabat Kajati Bali, Amir mengatakan sering ngopi bareng bersama pejabat Pemprov Bali, serta pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota.

  • Selasa, 18 Feb 2020 12:02

    Massa Aksi Minta Kejatisu Periksa Kadis Perkim Labura

    Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) diminta agar segera memeriksa Kepala Dinas Perkim Labuhanbatu Utara (Labura) terkait dugaan korupsi pembangunan mess pemda di Kelurahan Kampung Masjid, Kecamatan Kualuh Hilir.

  • Senin, 17 Feb 2020 10:39

    Amir Yanto Diminta Buktikan Ada Jaksa Profesional dan Bebas dari Suap di Sumut

    Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari Sinik meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Amir Yanto membuktikan jaksa profesional dan bebas dari suap di institusi yang dipimpinnya.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir